in

Diduga Kritik Perbub dengan Judicial Review, Enam Sekdes Di Demak Dimutasi

Sukarman, SH, MH, (tengah) pengacara para Sekdes ASN Demak yang melakukan judicial review ke Mahkamah Agung.

HALO DEMAK – Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) pejabat sekretaris desa (Sekdes) Kabupaten Demak terus mempersoalkan Peraturan Bupati (Perbup) Demak No 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sebelumnya para sekdes melalui Law Office Karman Sastro & Partner melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung dan mendesak Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo membentuk Tim Kajian Hukum guna mengkaji keabsahan Perbup tersebut. Kini polemik Perbub memasuki babak baru.

Melalui surat Kepala Kepegawaian Kabupaten Demak, 13 Juni 2022, sejumlah sekdes ASN yang melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung tersebut diindikasikan akan dimutasi ke satuan kerja lain. Diketahui ada enam Sekdes ASN di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak yang ikut memberikan kuasa melakukan Judicial Review Perbub ke Mahkamah Agung.

Sukarman, SH, MH, pengacara para Sekdes yang melakukan judicial review ke Mahkamah Agung menuturkan, surat dari kepegawaian Kabupaten Demak yang akan melakukan mutasi terhadap Sekdes merupakan bukti jika Bupati dan Kepala Kepegawaian tidak menghormati proses hukum atas upaya judicial review yang dilakukan.

“Biarlah publik menilai, Bupati ini patuh dan menghormati proses hukum atau tidak,” jelasnya, Selasa (14/6/2022).

Karman menambahkan, mutasi kliennya ke OPD lain hanyalah modus untuk menyingkirkan mereka yang dianggap berani melakukan kritik Perbub dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung.

“Bupati harus tahu, penerapan Perbub ini sangat rentan gugatan PTUN dan dugaan suap jual beli jabatan. Di Kecamatan Guntur sudah ada dugaan jual beli jabatan Sekdes dan saat ini sedang masuk proses Hukum di Direskrimum Polda Jateng,” tambahnya.

Suyoto Sekdes Desa Kunir, Kecamatan Dempet yang terancam kena mutasi mengatakan, dirinya telah mendapat undangan dari Camat Dempet untuk menerima SK mutasi.

“Ini adalah preseden buruk, karena Bupati Demak langsung menerapkan Perbub tersebut, padahal kita sedang melakukan upaya hukum judicial review ke Mahkamah Agung atas peraturan bupati tersebut. Ini pengalaman kita, jangan melakukan kritik keras terhadap pejabat, pasti “ditendang” atau dimutasi,” ujarnya.

Sementara itu, Paguyuban Sekdes PNS Demak yang melakukan judicial review Perbub dipanggil Gubernur Jateng melalui Sekda Jateng, Selasa (14/6/2022). Mereka diminta untuk melengkapi bukti-bukti untuk mengkaji masalah ini secara bersama.(HS)

Rachmad Hidayat Dinyatakan Cedera Ankle

Umat Kristen Sedunia Konferensi Di Jawa Tengah, Ganjar: Ini Momentum Suarakan Perdamaian