in

Diduga Kerap Dipakai Untuk Lokasi Mesum, Tempat Kos Di Wilayah Pedurungan Diprotes Warga

Mediasi antara warga Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan dengan pemilik rumah kos Anugerah di Balai Kelurahan Palebon, Pedurungan, Kota Semarang, Rabu (18/8/2021).

 

HALO SEMARANG – Aktivitas para penghuni kos yang berada di Jalan Menjangan 2 No 45 B, RT 5 RW 4, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dinilai sangat meresahkan warga setempat.

Mulai dari suara keras dari musik hingga diduga disalah gunakan oleh pengelola sebagai tempat untuk berbuat mesum atau prostitusi singkat.

Maka untuk itu, warga pun melakukan aksi protes ke kelurahan dengan menuntut pertanggung jawaban pemilik kos.

Diketahui ketiga pengelola tersebut M, A, dan Y yang bekerja menjaga tempat yang baru dibuka empat bulan itu.

Noviar ketua RT setempat menjelaskan, awal mula ia tidak percaya bahwa kos-kosan itu dijadikan sebagai tempat untuk berbuat maksiat oleh para penyewa kamar maupun pengelola kos-kosan tersebut.

Namun, setelah ditelusuri, dugaan warga setempat terbukti, dengan ditemukannya pasangan pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan, diduga melakukan aksi mesum dan berhasil digrebeg oleh warga pada Senin (9/8/2021) lalu.

“Setelah banyak warga melakukan pengaduan yang disertakan dengan bukti ada pemuda pemudi yang keluar masuk dari pagi sampai malam, lama kelamaan banyak warga yang tahu,” katanya kepada halosemarang.id saat mediasi oleh pemilik Kos di Balai Kelurahan Palebon, Rabu (18/8/2021).

“Dan terbukti saat penggerebekan ditemukan pasangan yang ngakunya sudah tunangan, tapi yang satu KTP sudah nikah, dan satunya belum. Itu tidak masuk akal,” lanjutnya.

Akhirnya, kata dia, penyewa kos itu mengakui telah menyewa tempat itu dari pengelola kos dengan harga Rp 100 ribu dengan durasi 2 jam.

“Temuan ini membuat warga semakin percaya bahwa kos-kosan tersebut memang dijadikan tempat untuk semacam itu (mesum),” ujarnya.

Apalagi, lanjut Noviar, menurut informasi dari warga, dalam beberapa bulan ini, banyak sekali pengunjung asing yang datang ke kos-kosan tersebut.

“Awalnya gak ada masalah. Dari bulan puasa kemarin infonya disewakan dalam jangka waktu bulanan. Kalau ditanya ngakunya kos bulanan, tapi semakin ke sini semakin banyak pengaduan. Dan ternyata pengelola buka sewa perjam juga,” tuturnya.

Karena merasa resah dan terganggu, warga setempat akhirnya meminta kepada pemilik kos lewat pengelola, agar bisa dilakukan mediasi.

Namun setelah ditelusuri, amanah yang diberikan oleh warga itu tidak sampai kepada pemilik kos yang diketahui sedang tinggal dan bekerja di Jakarta.

“Karena infonya pemilik di Jakarta. Kita juga baru tahu, bahwa informasi saya ke pemilik tidak tersampaikan, begitu pun sebaliknya. Istilahnya berhenti di pengelola, jadi pengelola kalau ditanya sudah aman, informasi sudah disampaikan,” pungkasnya.

Sementara itu, pemilik kos, Oshel menegaskan, setalah mendengar laporan ini tiga karyawannya itu langsung dipecat karena sudah merugikan aset pribadinya.

“Saya gak mau memperpanjang itu. Biar saya yang selesaikan baik-baik dengan warga dan pihak Kelurahan Palebon,” tuturnya.

“Ndak usah (tidak dipolisikan) saya sudah rela, biar saya yang ngadepin ini semua. Karena memang ini murni salah saya yang terlalu memasrahkan kepada orang lain,” tambahnya.

Dia mengaku awalnya memang sudah curiga kepada pihak pengelola yang disinyalir menyalah gunakan aset pribadinya tersebut.

Karena curiga, akhirnya dia membeli seperangkat alat CCTV untuk memantau aktivitas para penghuni kos dan tak terkecuali ketiga pengelola tersebut.

“Sudah dua bulan yang lalu saya membeli seperangkat CCTV. Namun karena saya kena Covid-19 yang kedua kalinya, saya harus isolasi mandiri dulu. Baru selesai isoman saya pasang CCTV-nya,” ucapnya.

Namun, kata dia, CCTV yang ia pasang untuk memantau itu, sering sekali tidak berfungsi dan mati pada jam-jam malam hari.

Sementara itu, Lurah Palebon, Suwardi menerangkan, dari hasil mediasi, pihak pemilik kos harus membuat pernyataan untuk tidak mengulangi kejadian ini.

Apalagi, kata dia, pemilik kos juga tidak mempunyai surat izin pembangunan dan surat izin usaha, sehingga harus mengurus itu terlebih dahulu agar dapat beroperasi kembali.

“Izin usaha kos dan izin mendiririkan bangunan ternyata belum ada. Setelah keluar izin itupun tidak segampang itu, saya minta untuk membuat surat pernyataan,” imbuhnya.(HS)

Share This

Gelar Tasyakuran HUT Kemerdekaan RI, Kades Di Kendal Ini Malah Terancam Masalah Hukum

Mahasiswa UKSW Hadirkan TokoInfluencer Untuk Populerkan Akun