HALO SEMARANG – Keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan menjadi salah satu kunci percepatan perubahan dan kemajuan Kota Semarang saat ini. Hal tersebut dikemukakan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi saat menjadi narasumber dalam acara Seminar Antikorupsi yang mengambil tema, “Penguatan Akuntabilitas dan Inovasi dalam Pengadaan Publik dan Perizinan oleh Pemerintah Daerah” di Hotel Gumaya, Semarang beberapa waktu lalu.
Hendi, sapaan akrab wali kota menyampaikan, bahwa APBD Kota Semarang memang kalah jika dibandingkan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Hal ini yang kemudian mendorong Hendi untuk menerapkan konsep bergerak bersama, yaitu dengan mendorong peran serta swasta untuk ikut membangun Kota Semarang.
“Karena kalau mengandalkan APBD saja tidak cukup. Apalagi APBD Kota Semarang masih kalah dibanding kota metropolitan lain, seperti Surabaya dan Bandung. Sehingga tanpa dukungan masyarakat, pengusaha dengan CSR-nya serta teman-teman media, kota ini akan selalu tertinggal,” ujar Hendi.
Guna mendorong peran masyarakat dalam pembangunan, maka masyarakat juga telah dimudahkan dalam urusan pengaduan kepada pemerintah. Selain itu juga perlu adanya transparansi dan kemudahan dalam proses perizinan dan pengadaan.
Menurutnya, melalui kemudahan perizinan dapat mengundang investor untuk datang ke Kota Semarang, dan dengan transparansi pengadaan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya pengusaha kepada pemerintah.
“Kemudahan dan keterbukaan proses izin ternyata dapat meningkatkan partisipasi swasta untuk berinvestasi di Kota Semarang. Indikasinya yaitu jumlah hotel dan restoran yang meningkat. Jumlah hotel yang tadinya 180-an sekarang meningkat signifikan menjadi 800-an. Restoran yang tadinya 900-an sekarang mencapai 1.800-an.
Kenaikannya sampai 200 persen. Dengan banyaknya investor yang membuka usaha di Kota Semarang, berarti penyerapan tenaga kerja, peningkatan pajak retribusi yang akhirnya kembali lagi untuk membiayai pembangunan di Kota Semarang,” terang Hendi.
Untuk proses pengadaan barang dan jasa, Hendi menerapkan keterbukaan dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu artinya dimulai dari proses perencanaan, kemudian pembangunan, dan pelayanan, termasuk sistem pelaporannya atau hilir.
Aplikasi pertama yang diluncurkan Hendi di awal masa kepemimpinannya adalah E-government, sebuah sistem yang bisa mengontrol proses pengadaan barang dan jasa dari hulu sampai hilir. Sementara dalam sistem perencanaan ada monev, di mana masyarakat bisa melihat dinas mana yang serapan anggarannya lambat, maupun yang belum melakukan lelang. Inovasi lain yang dicetuskan Hendi adalah E-katalog lokal. Melalui E-katalog lokal, proses yang lama dapat dipercepat.
Hendi mencontohkan perbaikan jalan dulu tanpa E-katalog lokal, membutuhkan waktu paling cepat satu bulan. “Tapi dengan E-katalog lokal, kini perbaikan jalan bisa selesai dalam dua hari sampai satu minggu,” tegasnya.(HS)
