Dewan Soroti Tak Terurusnya LIK Bugangan Baru Semarang

Anggota DPRD Kota Semarang, Herlambang Prabowo.

 

HALO SEMARANG – Kalangan DPRD Kota Semarang menyoroti tak terurusnya Lingkungan Industri Kecil (LIK) Bugangan Baru Semarang.

Wilayah yang menampung ratusan tempat usaha itu kini memang tak terurus dan terkesan kumuh. Terletak di Kelurahan Muktiharjo Lor, kawasan tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Genuk Bagian Wilayah Kota (BWK) IV yang ditetapkan sebagai zona industri dengan kisaran luas 100 hektare.

Namun karena tak terurus, kawasan itu kerap terendam banjir, jalan rusak, dan banyak fasilitas umum yang tak terawat.

Herlambang Prabowo, anggota DPRD Kota Semarang menyayangkan, kawasan yang seharusnya menjadi pusat industri kecil yang bisa menopang ekonomi Kota Semarang, kondisinya tak terurus. Bahkan pihaknya kerap mendapatkan aduan dari para pengusaha di sana, bahwa pengelolaan kawasan tersebut sangat buruk.

“Retribusi parkir dan kendaraan masuk ditarik, pajak juga dibayarkan, tapi jalan dibiarkan rusak. Sehingga banyak pengusaha yang akhirnya meninggalkan tempat usahanya, dan pindah ke kawasan lain. Apalagi kawasan ini kerap banjir,” katanya, Selasa (12/1/2021).

Dijelaskan, bahwa di Lingkungan Industri Kecil ini terdapat ratusan bangunan usaha dan menampung kurang lebih 20.000 pekerja. Saat diresmikan tahun 1989, kawasan tersebut dibangun oleh swasta PT Tanah Makmur. Pajak di sana juga tinggi, termasuk PBB dan pajak lainnya.

Namun besarnya perputaran uang dan lapangan usaha di LIK, tidak sebanding dengan kondisi wilayah. Dari infrastruktur, manajemen, sampai dukungan moral dari pemerintah yang dinilainya sangat rendah.

“Ketidakjelasan pengembang juga menjadi hal yang membingungkan. Mestinya pemerintah bisa mendorong. Karena ini merupakan potensi daerah, jika dikelola dengan benar. Termasuk soal pemerataan pembangunan. Kenapa kawasan industri di wilayah pinggiran malah diabaikan,” tambahnya.

Salah satu pengusaha yang menemui Herlambang Prabowo namun enggan ditulis namanya mengatakan, pengelolaan di kawasan itu memang buruk.

“Selama 14 tahun terakhir semakin ke sini bukan semakin baik, justru semakin buruk. Padahal kami mentaati peraturan pajak. Tapi tak pernah diperhatikan,” katanya.

Ketidakjelasan pengembang, katanya, juga menjadi hal yang membingungkan bagi para pengusaha di sana.

“Keadilan tidak menjamah daerah kami berusaha. Kami patuh pada peraturan dan pajak, kami juga tidak pernah menentang aturan pemerintah. Tapi kawasan tempat kami bekerja dan berusaha tidak diperhatikan pemerintah,” tambahnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.