Dewan Soroti Perizinan LIK Bugangan Baru Semarang

Anggota DPRD Kota Semarang, Herlambang Prabowo.

 

HALO SEMARANG – Jajaran DPRD Kota Semarang menyoroti terkait persoalan izin Lingkungan Industri Kecil (LIK) Bugangan Baru Semarang.

Hal itu karena ada dugaan, Lingkungan Industri Kecil yang sudah diresmikan sejak tahun 1989 tersebut tak memiliki izin sebagai kawasan industri, seperti terkait aman mengenai dampak lingkungan (Amdal), izin kawasan industri, serta izin pengambilan air tanah untuk industri.

Herlambang Prabowo, anggota DPRD Kota Semarang mengatakan, sebelumnya pihaknya mendapatkan aduan dari pengusaha di sana yang mengeluh tentang fasilitas jalan yang rusak dan lingkungan yang kerap banjir.

Setelah dirinya mengecek ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang maupun Dinas Perindustrian Kota Semarang, ternyata kawasan tersebut tidak memiliki izin sebagai kawasan industri.

Pemkot pun, kata dia, tak bisa melakukan perbaikan fasilitas di sana, karena aset kawasan tersebut juga masih menjadi aset swasta.

“Jika perizinan mereka belum ada, berarti ada persoalan hukum terkait pengelolaan kawasan industri di sana. Dalam waktu dekat kami akan mengusulkan guna membahas hal ini di Komisi B DPRD Kota Semarang, dan akan memanggil pihak pengelola, dinas terkait, maupun pengusaha di sana. Agar semua menjadi jelas. Karena selama ini dimungkinkan tak ada retribusi yang masuk ke pemerintah atas beroperasinya kawasan industri ini selama bertahun-tahun,” katanya, Rabu (20/1/2021).

Ditambahkan, pihaknya juga menyoroti tak terurusnya Lingkungan Industri Kecil (LIK) Bugangan Baru Semarang.

Wilayah yang menampung ratusan tempat usaha itu kini memang tak terurus dan terkesan kumuh. Terletak di Kelurahan Muktiharjo Lor, kawasan tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Genuk Bagian Wilayah Kota (BWK) IV yang ditetapkan sebagai zona industri dengan kisaran luas sekitar 100 hektare. Namun karena tak terurus, kawasan itu kerap terendam banjir, jalan rusak, dan banyak fasilitas umum yang tak terawat.

Herlambang menyayangkan, pihaknya kerap mendapatkan aduan dari para pengusaha di sana, bahwa pengelolaan kawasan tersebut sangat buruk.

“Sehingga banyak pengusaha yang akhirnya meninggalkan tempat usahanya, dan pindah ke kawasan industri lain. Apalagi kawasan ini kerap banjir,” katanya.

Dijelaskan, bahwa di Lingkungan Industri Kecil ini terdapat ratusan bangunan usaha dan menampung kurang lebih 20.000 pekerja. Saat diresmikan tahun 1989, kawasan tersebut dibangun oleh swasta PT Tanah Makmur.

“Harus ada kejalasan terkait izin dan retribusi selama ini lari ke mana. Karena ini merupakan potensi daerah, jika dikelola dengan benar maka akan jadi PAD yang tidak sedikit,” tambahnya.

Salah satu pengusaha yang menemui Herlambang Prabowo namun enggan ditulis namanya mengatakan, pengelolaan di kawasan itu memang buruk.

“Selama 14 tahun terakhir semakin ke sini bukan semakin baik, justru semakin buruk. Padahal kami mentaati peraturan. Tapi tak pernah diperhatikan,” katanya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.