in

Dewan Soroti Anggaran DPU Sebesar Rp 465 M untuk Program Pengendalian Banjir di Semarang

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Joko Santoso, saat diwawancarai awak media, baru-baru ini.

HALO SEMARANG – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti anggaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang sebagian besar untuk pembangunan penanganan banjir di Semarang. Dewan pun mengaku akan mengawasinya agar nantinya tepat sasaran.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Joko Santoso mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengar pendapat dengan DPU terkait dengan perencanaan kegiatan tahun 2024.

Joko juga memaparkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 465 miliar, pembangunan yang akan dilakukan sebagian besar adalah untuk penanganan banjir.

“Alokasinya sudah disampaikan dan dari sekian miliar, prosentase pembangunan untuk penanganan banjir lebih banyak,” terang Joko, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, bahwa saat ini konsentrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memang untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni untuk mengurangi dampak genangan banjir. Misalnya, yakni di kawasan Kota Lama yang memang rawan banjir. Seperti diketahui kawasan tersebut memang tempat penampungan air menuju ke sungai, tapi kurang besar sehingga akan dilakukan pelebaran.

“Ada juga pembangunan pendamping sungai di Tlogosari Kulon, pompa di Bandarharjo, pompa di Tanah Mas,” paparnya.

Upaya yang saat ini bisa dilakukan adalah dengan membangun rumah pompa dan menambahkan pompa-pompa yang sudah ada.

Ia menilai dengan besarnya anggaran memang belum memungkinkan untuk penanganan banjir baik di Semarang bawah maupun wilayah Semarang Atas. Namun ada upaya-upaya untuk mencegah banjir salah satunya dengan tidak menggunakan air tanah secara berlebihan.

Sebab, dengan penggunaan air tanah secara berlebihan maka akan membuat penurunan muka tanah. Saat ini saja penurunan muka tanah dalam setahun sudah turun sekitar 10 centimeter.

“Misalnya menggunakan air bawah tanah terlalu banyak dan antisipasinya mensosialisasikan bagi masyarakat di Semarang bawah ini wajib menggunakan PDAM. Jadi tidak hanya membangun tapi juga harus ada upaya preventif yang dilakukan untuk anak cucu kita,” ujarnya.

Pihaknya meminta ada pengawasan penggunaan air tanah yang bisa dikerjasamakan dengan aparat penegak hukum. Terutama kawasan-kawasan zona merah seperti di Semarang Barat, Semarang Utara, Gayamsari dan Genuk.

Sebelumnya, Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menjelaskan, bahwa pada tahun 2024, Pemkot Semarang masih memiliki pekerjaan rumah atau PR yang harus diselesaikan, terutama pembenahan untuk pengendalian banjir. Sehingga pengurangan luasan genangan dampak banjir bisa dirasakan masyarakat. Kedepannya, pembenahan terkait pengendalian banjir harus juga dilakukan dengan secara menyeluruh.

“Jangan hanya separuh-paruh. Tapi buat perencanaan yang utuh, jadi jangan dipisah-pisah dan anggaran hanya dibuat separuh, namun secara utuh,” ujarnya.

Dikatakan Mbak Ita, sapaan akrab Hevearita Gunaryanti Rahayu, bahwa selain meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan program secara utuh, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya beberapa aset yang dimiliki pusat. Agar pembangunan berupa infrastuktur upaya pengendalian banjir di Kota Semarang bisa sesuai target, dan berjalan on the track. (HS-06)

Pemprov Luncurkan Program Internet Desa Tahun 2024, Total 599 Desa Se-Jateng Tersalur Internet

Uji Coba, PSIS Hanya Menang Tipis Atas Persip