in

Dewan: Sebelum Sistem Zonasi Jelas, Pembagian Lapak Pedagang Johar Ditunda

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Susilo.

 

HALO SEMARANG – Komisi B DPRD Kota Semarang meminta Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Semarang memperjelas dan menyelesaikan mengenai kejelasan sistem zonasi untuk pedagang Johar yang dalam waktu dekat ini akan boyongan ke Pasar Johar Cagar Budaya. Sehingga jangan sampai pemindahan pedagang Johar dari relokasi Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) saat ini justru menimbulkan kesemrawutan dan persoalan.

Sebelumnya, Disdag merencanakan akan melakukan pengundian lapak pedagang secara online pada 23 dan 24 September 2021. Sehingga Komisi B DPRD Kota Semarang juga melakukan peninjauan kesiapan pemindahan pedagang dengan mendatangi Johar Tengah, Utara, Selatan, Kanjengan dan Alun-alun.

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Susilo mengatakan, secara keseluruhan 75 persen pembangunan Johar Baru telah dilakukan. Hanya tinggal mengejar Johar Selatan yang saat ini terus dikebut, serta Alun-alun dan Shopping Center Johar (SCJ).

“Komisi B ingin melihat kesiapannya dengan tahu lokasinya yang akan ditempati pedagang. Masalah pembagian ini domain dari Dinas Perdagangan (Disdag), saya juga minta jangan dibagi dulu sebelum kita bertemu dengan pedagang serta Disdag. Secara keseluruhan siap, tinggal sedikit pembangunannya,” ujarnya, Kamis (23/9/2021).

Dari tinjuan yang dilakukan Komisi B, melibatkan perwakilan pedagang dan Disdag, lapak di Pasar Johar Tengah dan Utara pun telah ditandai dengan nomor dan siap ditempati.

Selain itu, lanjut Joko, sebelum dilakukan pengundian ia meminta agar ada pertemuan antara Disdag, Pedagang, dan Komisi B DPRD Kota Semarang. Pasalnya sampai kemarin pedagang belum menerima kejelasan tentang mekanisme pengundian, zonasi dan penempatan nantinya. Selain itu terkait pembagian lapak pun harus dibicarakan lagi dengan pedagang, misalnya pedagang yang memiliki lapak lebih dari satu.

“Pedagang minta Komisi B memfasilitasi pertemuan agar tahu pembagiannya, nah ini perlu dilakukan agar bisa berjalan dengan baik dan tidak semrawut,” harapnya.

Selain meninjau kesiapan lapak, Komisi B DPRD Kota Semarang juga meninjau pembangunan Johar Selatan yang saat ini sedang dibangun. Evaluasi yang ada adalah masalah drainase yang beberapa bagian masih dikerjakan.

“Kalau bicara pasar, saluran drainase, tempat membuang sampah, dan lainnya harus dipikirkan agar tidak terkesan kumuh. Drainase harus bagus. Yang ini sudah ada, tapi yang sana (Johar Selatan) belum dikerjakan,” ujarnya.

Sekretaris Disdag Kota Semarang, Mujoko Raharjo menerangkan, jumlah pedagang yang sudah ditetapkan dan siap diundi sementara ini ada 3.802 pedagang. Nantinya akan disebar di enam blok yang ada di Johar Baru, yakni Johar Utara, Tengah, Selatan, Kanjengan, Alun-alun, dan SCJ.

“Kalau rencana pengundian lapak pedagang secara online ini tanggal 24 September 2021. Namun waktunya masih bisa mundur atau tidak, tergantung rapat dengan Wali Kota Semarang. Terkait zonasi juga belum ditentukan karena masih dirapatkan,” terangnya.

Setelah pengundian lapak pedagang, kata dia, pedagang yang siap dipindah adalah pedagang yang bangunannya siap ditempati, yakni Utara, Tengah dan Selatan. Sisanya menunggu bangunan perbaikan jadi, misalnya untuk Kanjengan diprediksi rampung pada akhir tahun ini. Sehingga Fabruari-Maret 2021 baru bisa masuk, begitu pula dengan SCJ dan Alun-alun.

“Kami tempatkan ke bangunan yang sudah jadi dulu. Alun-alun, SCJ, dan Johar Selatan menunggu bangunan jadi,” imbuhnya.

Mujoko menjelaskan, kapasitas setiap blok berbeda. Kapasitas Johar Utara 416 pedagang, Johar Tengah 726 pedagang, dan Kanjengan 818 pedagang. Sisanya akan ditempatkan di Johar Selatan, Alun-Alun, dan SCJ. Sama halnya dengan ukuran lapak yang juga berbeda, ukuran kios, di antaranya 3×2 meter, 2×4 meter, dan 3×3 meter. Sedangkan ukuran los di antaranya 1,5×2 meter dan 1×2 meter.

“Sarana di tiga blok ini siap, misalnya air, kebersihan dan lainnya. Intinya setelah diundi 24 September 2021, sehingga mulai Senin mendatang (27 September 2021-red) pedagang sudah bisa pindah menempati bangunan Pasar Johar Cagar Budaya,” katanya.

Ia menegaskan, satu pedagang tetap akan mendapatkan satu lapak, bisa kios, los atau dasaran terbuka. Sementara pedagang yang punya lapak lebih nantinya akan ditempatkan di Pasar Rejomulyo yang akan dibuat pasar grosir.

Sementara itu, Nur Kholis selaku Ketua PPJP Kelompok Buah menjelaskan, jika pedagang pada dasarnya akan mengikuti aturan pemerintah, namun dengan satu syarat pemindahan dan penataan harus dilakukan secara adil. Karena jika tidak dipastikan akan ada gejolak dan penolakan dari pedagang.

“Kalau pedagang mau nggak mau ya harus mau. Kalau dirasa tidak adil pasti ada penolakan, jadi harus diminimalkan. Bahkan saya sampaikan tadi ke Pak Mujoko tentang kriteria ini harus jelas,” terangnya.

Mengenai ukuran lapak hingga klasifikasi jenis pedagang, dia menyebutkan sudah ada di Pasar Johar sebelum terbakar.

“Dari dulu ada yang punya lapak empat meter bisa saja pedagang grosir. Ada juga yang memiliki lapak 12 meter namun masuk dalam pengecer. Klasifikasinya harus jelas dulu, kita minta duduk bersama cari solusi terbaik,” pintanya.

Melihat dari sisi Peraturan Wali Kota (Perwal), satu pedagang mendapatkan satu tempat. Padahal ada pedagang yang memiliki sampai lima tempat, sehingga kriteria pedagang dan penataan pun harus jelas. Pedagang buah seperti dirinya, rencananya akan dipindahkan ke Pasar Rejomulyo karena masuk dalam kategori grosir.

“Sayangnya secara gamblang grosir ini belum dijelaskan Disdag. Kelompok buah meminta harus memperhatikan akses, misalnya bongkar muat, tempat buang sampah dan lainnya. Harus ada kajian dulu sebelum kami ditempatkan di Pasar Rejomulyo,” pungkasnya.(HS)

Share This

Kick Off Sepak Bola Liga 3 Dilaksanakan 24 Oktober, Polda Jateng Ingatkan Soal Ini

Bersiap Masuki PPKM Level Dua, Pelaku Usaha Pariwisata di Boyolali Divaksin