in

Dewan Pendidikan Jateng Tegas Menolak Rencana PPN Pendidikan

SD Negeri 3 Pekunden, Kota Semarang saat uji coba pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

 

HALO SEMARANG – Dewan Pendidikan Jawa Tengah (Jateng) angkat bicara terkait rencana pemerintah memungut pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor pendidikan.

Ketua Dewan Pendidikan Jateng, Rustono meminta, pemerintah untuk segera melakukan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Aturan itu masih rancangan dan sebelum diputuskan, saya harap pemerintah merevisi rancangan undang-undang itu menjadi lembaga pendidikan tidak dikenai PPN,” kata Rustono kepada halosemaarang.id, Senin (14/06/2021).

Adapun ketentuan dalam Pasal 4A dihapus dalam draft tersebut. Pada Pasal 4A Ayat 3, jasa pendidikan dihapus dari jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pendidikan akan dikenai pajak.

Menurut Rustono, apabila RUU tersebut diputuskan dengan hasil mengenakan PPN pada sektor pendidikan, maka banyak pihak yang akan dirugikan, khususnya lembaga pendidikan swasta.

Dari sisi itu, ia mendasarkan pendapatnya dengan melihat peran dari lembaga pendidikan swasta, baik dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Lembaga pendidikan swasta, lanjut Rustono, telah berperan penting membantu pemerintah dalam ranah pendidikan.

“Pemerintah dalam hal mendirikan lembaga pendidikan tidak mencukupi, hingga kemudian swasta terpanggil untuk ikut mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan. Pemerintah jika tidak dibantu pendidikan swasta, banyak generasi muda yang tidak bisa bersekolah,” imbuhnya.

Dalam hal ini Rustono menekankan, pengenaan PPN pada lembaga pendidikan seharusnya tidak dipungut sama sekali. Ia menganjurkan, sebaiknya PPN dikenakan pada barang-barang impor yang masuk ke Indonesia.

“Seharusnya PPN pada barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dikenakan setinggi-tingginya. Supaya barang dari luar negeri tidak masuk. Sehingga barang-barang dalam negeri laku digunakan oleh masyarakat Indonesia,” tutup Rustono.(HS)

Share This

Ganjar Perintahkan Bupati/Wali Kota Ambil Sampel Genome Sequencing Saat Testing

Ribuan Buruh Terkena PHK Saat Pandemi, Dewan Berharap Pemerintah Hadir Beri Jalan Keluar