in

Dewan Minta Anggaran Pendidikan Disesuaikan Amanat UU

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Supriyadi.

HALO SEMARANG – Komisi D DPRD Kota Semarang, meminta pemerintah kota atau pemkot setempat menyesuaikan anggaran pendidikan sesuai amanat undang-undang dasar (UUD) dan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2003. Dalam aturan yang ada anggaran pendidikan sedikitnya dianggarkan minimal 20 persen dari APBD.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Supriyadi, Jumat (1/3). Dikatakan Supriyadi, bahwa tahun 2024 ini anggaran pendidikan belum sampai angka 20 persen.

“Tahun ini gak ada 20 persen, hanya pada angka sekitar 15,16 persen,” ujarnya.

Supriyadi menjelaskan memang jika dilihat, anggaran pendidikan pada tahun ini sebesar 22 persen. Namun, angka tersebut juga termasuk diperuntukan dalam gaji guru honorer.

“Harusnya aturannya di luar gaji honorer, dalam pembasahan kemarin Komisi D tidak dilibatkan sama sekali,”ungkapnya.

Pada tahun ini pula anggaran pendidikan digelontorkan sebesar Rp 5,46 miliar yakni gaji Rp 631 juta, hibah sebesar Rp 32,1 juta. Lalu ada bantuan langsung Rp 163 juta, dan pendidikan sebesar Rp 827 juta.

Dibanding tahun 2023, alokasi anggaran pendidikan pada tahun ini mengalami penurunan karena di tahun lalu sebesar sekitar Rp 5,65 miliar atau 20,60 persen dari APBD. Lalu di tahun 2022, anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 5,2 miliar atau 21,42 persen.

“Harusnya kalau sesuai dengan UUD pasal 31 ayat 4 minimal 20 persen. Sama dengan Sisdiknas pasal 49 juga mengatur jika anggaran pendidikan seharusnya 20 persen,”paparnya.

Politikus PDI-Perjuangan ini menerangkan, karena besarannya tak sesuai dengan amanat UUD 1945, harus dilakukan evaluasi dan dilakukan pembahasan kembali oleh Pemkot dan DPRD. “Harus dilakukan evaluasi dan dibahas kembali, agar sesuai dengan aturan dan amanat UUD,”katanya.

Sementara itu, Abdul Majid, Anggota Komisi D lainnya meminta agar postur APBD tahun 2024 ini harus dirubah sesuai dengan kesepakatan Pemkot dan DPRD terutama di anggaran pendidikan yang masih dibawah 20 persen. Sehingga nantinya juga bisa merubah postur APBD ini dengan Perwal.

Dijelaskan juga oleh politisi Partai Gerindra ini, juga menjelaskan, bahwa prinsipnya dewan mendorong anggaran pendidikan disesuaikan amanat UU dan aturan yang sudah ada. (HS-06)

 

Sunarso Hattrick, PWI Jateng Kalah Tipis Lawan Dispora Kota Semarang

Ketua KONI Berharap Siwo Jateng Mampu Tingkatkan Prestasi di Porwanas