in

Dewan Kota Semarang Tetapkan Dua Perda Retribusi Perijinan Tertentu dan LKPJ Walikota

Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang dipimpin Ketua DPRD Kdarlusman yang menetapkan Perda Laporan LKPJ Walikota Semarang tahun 2021 di ruang Rapat Paripurna, Komplek Kantor DPRD Kota Semarang, Jumat (22/4/2022). 

HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menetapkan setidaknya dua Peraturan Daerah (Perda) terkait Perda Retribusi Perijinan Tertentu dan Perda LKPJ Walikota Semarang tahun anggaran 2021.

Pembahasan perda tersebut dilaksanakan dalam sidang rapat dewan di ruang Paripurna Kantor DPRD Kota Semarang, Jumat (22/4/2022). Dalam rapat tersebut dihadiri Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman dan Wakil Ketua Dewan serta anggota dewan.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi usai acara mengatakan, mengapresiasi kinerja anggota dewan yang meskipun dalam suasana Ramadan, bisa membahas dengan selesai dua Raperda sehingga menjadi Perda yang akan mulai dilaksanakan. Yakni terkait Perda tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Perda Laporan LKPJ Walikota Semarang.

“Perda ini dirasa sangat mendesak karena disesuaikan dengan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di Kota Semarang. Sehingga persoalan pemungutan retribusi seperti IMB bisa segera dilaksanakan.  Alhamdulillah dari hasil pembahasan di dewan, telah jadi perda payung hukum agar memberikan sumbangsih terhadap peningkatan pendapatan PAD Kota Semarang, tentunya sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada,” terang Hendi, sapaan akrab Walikota Semarang.

Sebelum dijadikan Perda, lanjut Hendi, Pemerintah Kota Semarang tidak bisa melaksanakan pemungutan retribusi tersebut. Diharapkan, dengan adanya Perda terkait Retribusi Perijinan Tertentu dan LKPJ Walikota Semarang dapat segera terlaksana.

Sementara itu, anggota dewan dari Perwakilan Pansus Retribusi Perijinan Tertentu, Gumilang Febrianyah mengatakan, dengan disetujuinya Perda Retribusi Perijinan Tertentu dalam rapat Paripurna ini, maka pelaksanaan untuk retribusi bisa dilaksanakan.

‘’Sehingga di antaranya para pemilik gedung, pemberi tenagakerja asing dan IMB akan ditarik retribusinya. Dan Perda ini akan mulai berlaku efektif sejak disahkan dan diundangkan,” katanya. (HS-06)

Program Kelas Khusus Olahraga Resmi Dibuka, Ini Tata Cara Pendaftarannya

Antisipasi Mudik dan Lebaran, Pasukan Operasi Ketupat Disiagakan