in

Dewan Keamanan PBB Satu Suara Hadirkan Perdamaian di Ukraina

Seorang anak laki-laki berusia enam tahun naik kereta api di sepanjang perbatasan Polandia-Ukraina di Medyka, setelah bersama ibunya melarikan diri dari konflik di Ukraina. (Foto : news.un.org/UNICEF/Michal Korta)

 

HALO SEMARANG – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk kali pertama mengeluarkan pernyataan terkait konflik Rusia dan Ukraina. Negara-negara yang menjadi anggota badan tersebut, memberikan dukungan kuat pada seruan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antionio Guterres, untuk menemukan solusi damai “perselisihan” di Ukraina.

Antionio Guterres pun, Jumat (6/5/2022) pun menyambut baik dukungan untuk menghadirkan perdamaian di Ukraina tersebut.

“Seperti yang sering saya katakan, dunia harus bersatu untuk ‘membungkam’ senjata dan menjunjung tinggi nilai-nilai Piagam PBB ,” kata Sekretaris Jenderal António Guterres dalam sebuah pernyataan, seperti dirilis news.un.org.

Pekan lalu, Sekjen PBB terbang ke Eropa, untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy di Kyiv.

Diplomasinya membuka jalan bagi misi kemanusiaan bersama PBB dan Palang Merah Internasional, yang sejauh ini telah mengevakuasi sekitar 500 warga sipil dari Mariupol dan Azovstal.

“Dewan Keamanan mengingatkan semua negara anggota mengenai kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara damai,” lanjut dia.

Sebelumnya, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara, mengadopsi dua resolusi yang tidak mengikat, yakni menyesalkan “agresi Rusia terhadap Ukraina.”

Rusia juga disebut telah menciptakan situasi kemanusiaan yang “mengerikan”, sehingga harus segera menarik mundur pasukannya, serta memberikan akses pada bantuan dan perlindungan sipil.

Hukum Humaniter

Sebelumnya, Presiden Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross (ICRC), Peter Maurer menyatakan sejak awal konflik, pihaknya telah berbicara dengan pihak berwenang Rusia dan Ukraina, tentang kewajiban mereka untuk mematuhi hukum humaniter internasional (IHL), termasuk mengambil langkah-langkah praktis, untuk mencegah penderitaan warga sipil dan mereka yang tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan.

ICRC menggaris bawahi bahwa pihak yang tidak ikut berperang tersebut, adalah orang-orang yang terluka, sakit, dan tawanan perang (POWs).

Untuk menekankan pentingnya pelaksanaan hukum humaniter internasional itu, Presiden ICRC telah melakukan pembicaraan pada pihak berwenang di Kyiv dan Moskowa.

“Kami ingin memperjelas bahwa pertemuan diplomatik dengan semua pihak ini didasarkan pada hukum humaniter internasional dan advokasi yang penuh semangat untuk kepentingan terbaik warga sipil yang terjebak dalam konflik,” kata dia, seperti dirilis ICRC.org.

ICRC juga para pihak yang terlibat dalam pertempuran, untuk mematuhi hukum humaniter internasional, memastikan perlindungan penduduk sipil dan tahanan, dan menahan diri dari serangan yang melanggar hukum. Penggunaan senjata dengan efek area luas harus dihindari di area berpenduduk.

Infrastruktur penting seperti sistem air, gas, dan listrik yang menyediakan pasokan air dan listrik vital bagi rumah-rumah warga sipil, sekolah, dan fasilitas kesehatan juga harus dilindungi.

Perlindungan fasilitas sipil tersebut, termasuk dari serangan senjata dengan teknologi baru dan sarana siber.

ICRC juga meminta agar ruang untuk aksi kemanusiaan yang netral, tidak memihak dan independen, harus dilindungi sehingga para pelaku pemberi bantuan kemanusiaan, seperti Palang Merah Ukraina, Komite Internasional Palang Merah (ICRC), dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dapat mempertahankan akses ke warga sipil.

Dia juga meminta semua pihak untuk tidak menyerang dan mediskriditkan Palang Merah Internasional, dengan menggunakan narasi palsu dan disinformasi, karena hal itu menghambat upaya pemberian bantuan kemanusiaan. (HS-08)

Jaga Kedalaman Skuad, PSIS Rekrut Guntur Triaji

Rayakan Idulfitri di Rembang, Gus Yaqut : Silaturahmi Kekuatan Luar Biasa Indonesia