in ,

Dewan Dorong Siswa Disabilitas di Kota Semarang Dapat Beasiswa Pendidikan

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Dyah Ratna Harimurti.
HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti adanya sejumlah siswa atau calon peserta didik baru di Kota Semarang yang gagal diterima masuk di sekolah negeri, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA.
Salah satunya, seperti kasus yang akhir-akhir ini banyak menyita perhatian, yakni seorang siswa dari pasangan suami istri (Pasutri) tunanetra Warsito (39) dan Uminiah (46) warga Tembalang, Kota Semarang. Mereka gagal untuk menyekolahkan anaknya di SMA negeri lewat jalur afirmasi karena terbentur dengan masalah pendataan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kemensos yang menjadi syarat untuk diterima di sekolah negeri melalui sistem PPDB.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Dyah Ratna Harimurti mengatakan, bahwa bagi siswa dari keluarga disabilitas seperti pasangan suami istri tunanetra di Tembalang seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik. Anak disabilitas harusnya diakomodir lewat jalur afirmasi, tentu dengan melewati assessment sehingga bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya lebih tinggi.
“Karena memang dari sisi perekonomian keluarga merasa berat jika harus bersekolah di SMA swasta, apalagi melihat penghasilan orangtuanya yang tidak menentu tiap harinya, yang hanya menjadi tukang pijat tunanetra,” ujarnya, Selasa (9/7/2024).
Karena itu, lanjutnya, dewan pun berharap kedepannya juga terdapat sekolah swasta gratis sampai jenjang SMA, seperti sekolah-sekolah TK sampai SMP yang saat ini ada di Kota Semarang.
Dikatakan Politisi PDI Perjuangan ini, dengan adanya sekolah swasta gratis hingga tingkat SMA ini bisa memberikan alternatif akses pendidikan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
“Karena baik itu melalui jalur afirmasi maupun jalur prestasi, karena memang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di sistem PPDB. Dan kami juga mengusulkan nanti ada SMA swasta gratis seperti yang saat ini ada di kota Semarang dari jenjang sekolah TK, SD, juga SMP,” paparnya.
Disisi lain, menurut Detty, sapaan akrabnya, memang saat ini kewenangan sekolah untuk tingkat SMA/SMK sederajat ada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Selain itu, kata Detty, jumlah kuota bagi anak-anak disabilitas juga dinilai masih sedikit, dan belum adanya beasiswa untuk mereka atau keluarga disabilitas yang kurang mampu.
“Selama ini, bantuan kan diberikan berdasarkan dari data DTKS, kalau yang tidak masuk kategori miskin ini juga berdampak tidak dapat menerima bantuan lainnya. Jadi perlu juga adanya pemberian beasiswa untuk anak- anak disabilitas/dari keluarga yang disabilitas untuk bisa terus melanjutkan sekolahnya. Serta, tentunya dengan adanya sekolah swasta gratis ini, pada akhirnya nantinya akan menambah kuota siswa dari jalur afirmasi,” pungkasnya.
Saat dikonfirmasi, Penasihat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Semarang, Zainal Abidin Petir mengatakan, bahwa kasus pasangan suami istri tunanetra warga Tembalang, yang tidak bisa menyekolahkan anaknya di SMA Negeri, pihaknya sudah mengadukan hal itu ke Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Sebab, dia merasa keluarga itu masuk kategori miskin ekstrem yang harus diprioritaskan dalam PPDB.
“Bu Umi dan Bapak Warsito itu harusnya masuk miskin ekstrem atau P1 karena secara kategori itu dia tidak punya rumah, penghasilannya tidak menentu, apalagi disabilitas, tapi di DTKS punya Kemensos orangtua ini masuk P4. P4 itu orang yang tidak masuk kategori miskin,” ujarnya. (HS-06)

Bea Cukai Jateng-DIY Musnahkan Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal dan Hasil Penindakan Lainnya Senilai Rp.31,6 Miliar

Jumlah Kasus Stunting Naik, Ini Harapan Wakil Bupati Kendal kepada TPPS