in

Dewan Dorong Penyerahan PSU Pengembang Perumahan Dilakukan Per Kecamatan

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono, baru-baru ini.

HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, meminta pemerintah kota (Pemkot) setempat bisa melakukan perencanaan terkait penyerahan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) umum yang ada di pengembang perumahan.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang diharapkan bisa merencanakan penyerahan PSU dengan baik.

“Kita berharap agar PSU yang dibangun pengembang perumahan bisa direncanakan, intinya adalah kalau memang sudah siap ya langsung diserahkan ke Pemkot,” terangnya, Kamis (8/2/2024).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, perencanaan bisa dilakukan untuk PSU yang diserahkan secara bertahap atau langsung.

“Karena di peraturan daerah (Perda) memang tidak diatur, jadi bisa bertahap ataupun langsung ketika sudah siap fasumnya,” imbuhnya.

Namun, lanjut dia, idealnya Disperkim harus bisa melakukan perencanaan dengan pasti. Apalagi perizinan yang masuk dari pengembang pasti melalui Disperkim. Tentu dinas bisa melakukan perencanaan sebaik mungkin, misalnya dibagi setiap kecamatan.

“Dinas kan tahu izinnya, lebih bagus direncanakan misalnya per kecamatan. Tahun ini pengembang mana, tahun depannya lagi pengembang mana yang akan menyerahkan PSU,” paparnya.

Menurut dia, syarat sebuah PSU diserahkan, adalah ketika sudah baik dan layak. Sehingga bisa termanfaatkan oleh masyarakat.

“Tapi juga dinas disisi lain harus memberikan toleransi kepada pengembang, karena ada kecenderungan kalau pengembang perumahan masih banyak yang enggan menyerahkan PSU-nya kepada Pemkot,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Yudi Wibowo, menjelaskan, bahwa selama tahun 2023 terdapat sebanyak 16 PSU yang diserahkan kepada Pemkot Semarang. Sehingga Pemkot Semarang hingga saat ini telah menerima 74 PSU dari total sebanyak 159 pengembang perumahan. Selanjutnya aset PSU akan dikelola oleh Pemkot Semarang agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

“Dengan penerimaan PSU seluas 423.886 meter persegi tersebut, Pemerintah kota Semarang mendapatkan total perolehan aset senilai Rp 613 milliar,” katanya.

Pengembang perumahan, lanjut dia, memiliki kewajiban untuk menyerahkan PSU kepada Pemkot Semarang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015, serta Peraturan Walikota Kota Semarang nomor 7 tahun 2021. Dijelaskan juga bahwa penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU pada kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri.

“Setiap pengembang dalam melakukan pembangunan kawasan perumahan wajib menyediakan PSU dengan proporsi paling sedikit 40 persen. Untuk sarana tempat pemakaman umum, pengembang kawasan perumahan wajib menyediakan lahan seluas 2 persen dari luas lahan sesuai rencana perumahan. Pengembang kawasan perumahan wajib menyediakan lahan untuk sarana tempat pemakaman umum menyediakan sarana tempat pemakaman umum di dalam atau di luar lokasi pembangunan kawasan perumahan,” tambahnya. (HS-06)

 

RS Cepoko di Gunungpati Diresmikan Walikota Semarang, Ini Harapan dari Manajemen

SPBN Tutup Sementara, Nelayan di Kendal Beli Solar Bersubsidi di SPBU