in

Dewan Dorong Penegakan Perda Secara Humanis

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wahyu “Liluk” Winarto saat dalam acara Dialog Interaktif DPRD yang disiarkan langsung salah-satu stasiun televisi swasta lokal di Hotel Metro Park View Kota Lama, Semarang, Kamis (16/9/2021).

 

HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendorong pihak terkait, khususnya Satpol PP, TNI dan Polri untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang, terkait aturan di masa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan cara-cara yang humanis. Apalagi yang saat ini Kota Semarang mengalami penurunan level di level 2, dari sebelumnya berada di level tertinggi yaitu level 4.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wahyu “Liluk” Winarto saat menjadi salah-satu pembicara dalam acara Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang, dengan tema “Menyalakan Api Kemanusiaan Penegakan Perda” dan disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta lokal dari lobbi Hotel Metro Park View Kota Lama, Semarang, Kamis (16/9/2021).

Dikatakan Liluk, sapaan akrab Wakil Ketua DPRD, bahwa dalam mensosialisasikan penegakan perda, dalam hal ini terkait aturan di masa PPKM pihaknya bersama-sama Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Satpol PP, TNI, Polri untuk mendukung agar aturan dipatuhi masyarakat, tentunya dengan cara-cara yang humanis.

“Bila ada masyarakat yang belum mematuhi aturan melanggar aturan Perda, perlu dilakukan pendekatan sehingga masyarakat teredukasi. Bagaimanapun aturan harus ditegakkan, sehingga semua bisa ditindak tapi harus secara humanis, karena masyarakat perlu makan, di samping penegakan perda terus tersosialisasikan ke masyarakat,” imbuhnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisifitas di level 2 ini secara bersama-sama.

“Di samping sosialisaai terkait pendemi, aturan yang harus dipatuhi, juga bagaimana kita bisa bangkit menangani pandemi bersama. Misalnya sektor UMKM dan posyandu mulai berjalan kembali. Kita tidak mau diam saja harus bangkit lagi. Kita juga mendorong, dan kerja keras lagi agar ekonomi bergeliat lagi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat,” harapnya.

Namun, lanjut Liluk, semuanya harus tetap menjaga prokes.

“Karena kita tidak mau meningkat lagi levelnya. Justru yang kita harapkan bisa turun lagi bisa ke level 0,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta masyarakat untuk bijak bermedia sosial di era serba teknologi digital ini.

“Jangan sampai terbawa percaya berita hoax, kita harus pintar mencerna tiap berita yang beredar,” paparnya.

Kabid Penegakan Perda dan Perundang-undangan Satpol PP Kota Semarang, Martin Dacosta mengatakan, dalam penegakan perda di level 2 saat PPKM di Kota Semarang ini terlihat ekonomi masyarakat mulai berjalan, tempat usaha mulai buka, tapi tetap harus mematuhi aturan jam operasional tutup dan bukanya.

Berbeda dengan penegakan perda saat kondisi PPKM Darurat, saat ini pihaknya terus melakukan sosilisasi untuk tetap mematuhi prokes, agar kondisi level 2 ini bisa dipertahankan.

“Yang susah mempertahankan kondisi saat ini yang sudah mulai membaik, dengan adanya penurunan level yang sebelumnya dari level 4, sampai di level 2 ini,” katanya.

Diakui dia, saat penerapan perda di lapangan tidak mudah, bahkan pernah terjadi gesekan antara anggota dan masyarakat dan sempat ramai di media sosial atas tindakan tegas Satpol PP.

“Namun, dengan kejadian ini pihaknya bisa merespon dengan cepat sehinga kami diperintahkan pimpinan untuk menyisihkan sebagian gaji anggota untuk dikembalikan membantu masyarakat,” katanya.

“Kita iuran terkumpul uang senilai Rp 13 juta lalu dibelikan sembako, untuk membantu yang terdampak Covid-19, OTG. Ini disupport dewan, dinsos juga memberikan bansos ke masyarakat,” sambungnya.

Sementara, Kabagops Polrestabes Semarang, Kompol Yudhi Pradianto menyampaikan, pihaknya dalam sosialisasi penegakan aturan masa PPKM melibatkan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama untuk pendekatan ke masyarakat. Sebab saat di lapangan, pihaknya melihat karakter yang ada di masyarakat, lebih mengena jika bekerjasama dengan tokoh masyarakat.

“Cara dan model seperti inilah model sosialisasi yang efektif agar masyarakat bisa menyadari untuk bisa patuh terhadap aturan. Selain itu, juga peran dari babinkamtibmas dan babinsa terus memberikan pengarahan di masyarakat,” pungkasnya.(HS)

Share This

Rekonstruksi Pembunuhan Taruna PIP Semarang, Polisi Temukan Fakta Baru

Tak Perlu Impor, Sekarang Indonesia Punya Cast Iron Buatan Anak Bangsa