in

Dengan PP 2/2021, Pemerintah Tertibkan Penamaan Rupabumi

Gambar peta Indonesia (Google Map)

 

HALO SEMARANG – Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (PP PNR), saat ini penamaan rupabumi Indonesia, seperti pulau, daerah, sungai, danau, tanjung dan teluk, tak bisa lagi dilakukan secara serampangan.

Peraturan ini diterbitkan, selain untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga agar tidak ada kerancuan.

Seperti dirilis Indonesia.go.id, saat ini Indonesia memiliki 17.504 pulau. Adapun sejak 2017, pemerintah telah mencatatkan secara formal sebanyak 16.056 pulau bernama ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dari sekian ribu pulau-pulau Nusantara, banyak yang bernama unik. Ada yang berdasarkan nama hewan, suku, sejarah, budaya lokal, atau memang sengaja dikembangkan sebagai objek pariwisata.

Seperti Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Pulau Burung di Bangka Belitung, Pulau Tikus di Bengkulu, hingga Pulau Pari dan Macan di Kepulauan Seribu, Jakarta.

Penyediaan nama rupabumi, dibakukan secara nasional oleh National Names Authority (NNA) atau Badan Informasi Geospasial (BIG). Sejumlah nama rupabumi tersebut, dikemas dalam gazeter nasional (daftar nama rupabumi) sebagai amanat dan rekomendasi dari resolusi United Nations Group of Expertson Geographical Names (UNGEGN), yang merupakan kelompok pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang nama geografi.

Sejak 2011, urusan tentang toponim dipegang oleh BIG yang sebelumnya bernama Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional).

BIG ialah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Selanjutnya melalui Perpres nomor 116 tahun 2016, posisi BIG ialah menjadi national names autorithy dari Indonesia.

Posisi ini menggantikan keberadaan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang dibentuk berdasarkan Perpres nomor 112 tahun 2006.

Pekerjaan BIG tentu tidaklah mudah. Pasalnya Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 17.504 pulau, dihuni oleh ribuan etnis, dan menurut Summer Institute of Linguistics AS, diestimasi memiliki 731 bahasa.

Kondisi ini tentu bakal berdampak pada potensi rancunya penyebutan dan penulisan nama-nama tempat atau lokasi sebagai representasi nama nasional secara baku. Prestasi terbesar BIG pada 2017 adalah menyetor 16.056 pulau bernama ke UNGEGN.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (PP PNR) ini, juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, bagi para pihak yang terlibat dalam PNR serta pengguna nama rupabumi.

Terdapat 10 prinsip nama rupabumi dalam PP PNR yang disusun berdasarkan pada peraturan yang telah ada sebelumnya, termasuk pedoman umum dan resolusi UNGEGN.

Prinsip utama nama rupabumi tersebut, adalah wajib menggunakan bahasa Indonesia. Walau begitu, bahasa daerah atau bahasa asing dapat digunakan apabila unsur rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Selain itu, menggunakan abjad romawi dan menggunakan satu nama untuk satu unsur rupabumi.

Unsur nama rupabumi, juga harus menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan.

Penamaan juga menggunakan paling banyak tiga kata, menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup, dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal, paling singkat lima tahun, terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

Selanjutnya, penamaan menghindari penggunaan nama instansi/lembaga, penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah, serta memenuhi kaidah penulisan nama rupabumi dan kaidah spasial.

Satu hal, PP itu menyebutkan prinsip nama rupabumi terkait kebahasaan disusun sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

PP PNR juga mengamanatkan penyusunan Gazeter Republik Indonesia (GRI), yang merupakan daftar yang memuat nama rupabumi baku, nama daerah, nama wilayah administrasi, dan nama ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

GRI ini nantinya dapat diakses oleh publik pada Sistem Informasi Nama Rupabumi yang disiapkan dan dikelola oleh BIG. GRI diharapkan menjadi acuan nasional dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun keperluan lainnya terkait penggunaan nama rupabumi baku di Indonesia.

Untuk kemudian, nama rupabumi baku yang telah dicantumkan dalam GRI disebarluaskan secara internasional sebagai bagian dari penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi di dunia internasional melalui forum UNGEGN.

Kehadiran PP PNR diharapkan mencegah munculnya problem penamaan tempat atau lokasi di dalam negeri maupun tingkat global. Tak jarang terjadi sengketa klaim perihal batasan teritorial antarnegara, akibat dipicu soal nama sebagai salah satu sumbernya.

Jadi sekarang ini menamakan suatu pulau atau sungai tidak segampang seperti zaman dulu. Pasalnya, kesamaan nama objek alami atau buatan akan membuat bingung pencitraan satelit.

Salah memasukkan data geospasial berakibat fatal bagi suatu negara atau pelaku usaha di era yang semakin bertumpu pada big data (HS-08).

Share This

Pemkab Batang Ikuti Putusan Pemerintah Pusat Tentang PPKM

4.420 Vaksin Sinovac Tiba di Jepara, Besok Pencanangan Penyuntikan Massal