Halo Semarang
Take a fresh look at your lifestyle.

Dengan Anggaran Rp 5,4 Miliar, Pemkot Semarang Gratiskan 41 Sekolah Swasta dan Siapkan Beasiswa Madrasah

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi berbincang dengan siswa berprestasi di Kota Semarang.

 

HALO SEMARANG – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi terus berupaya agar pemerintah dapat hadir dalam setiap urusan kehidupan masyarakat. Terlebih pada urusan pendidikan, kesehatan, serta ekonomi. Salah satunya dengan memberlakukan program sekolah swasta gratis di Kota Semarang secara bertahap, yang akan dimulai pertama kali pada tahun ajaran 2020/2021.

Adapun pada tahap pertama nantinya, Pemerintah Kota Semarang telah bersiap menggratiskan 41 sekolah swasta. Tercatat sebanyak 7 Taman Kanak-kanak (TK) Swasta, 14 Sekolah Dasar (SD) Swasta, dan 20 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta telah setuju untuk bekerja sama dalam sekolah gratis tersebut. Terobosan ini menjadi penguatan program pendidikan gratis, yang sebelumnya telah diberlakukan untuk seluruh sekolah negeri di Kota Semarang.

Namun keringanan biaya pendidikan tak hanya terbatas dirasakan oleh siswa pada 41 sekolah swasta yang akan digratiskan tersebut. Sembari terus berupaya untuk mencapai kesepakatan dengan lebih banyak sekolah swasta di Kota Semarang, Pemkot Semarang di tahun 2020 ini juga menyiapkan beasiswa bagi belasan ribu siswa. Tak kurang dari 12.400 beasiswa disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Tak hanya untuk siswa pada jenjang sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK saja, beasiswa itu juga termasuk diperuntukkan bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga perguruan tinggi. Secara detail beasiswa akan dibagi untuk 3.240 siswa SD dan MI, 3.960 siswa SMP dan MTs, 3.960 siswa SMA dan SMK, serta 128 mahasiswa perguruan tinggi di Kota Semarang. Secara khusus, beasiswa tersebut akan difokuskan untuk siswa dari keluarga miskin dan berprestasi.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menegaskan, jika inovasi program pendidikan gratis menjadi salah satu prioritasnya, karena menjadi salah satu dasar pembangunan manusia.

“Ini sejalan dengan program Pak Jokowi sebagai Presiden RI yang fokus membangun SDM unggul. Maka dengan didorongnya program pendidikan formal bisa gratis, diharapkan yang tidak mampu bersekolah bisa bersekolah, yang sudah mampu bisa tambah pendidikannya yang non-formal,” tandas Wali Kota Semarang yang biasa disapa Hendi ini.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri mengungkapkan, meski tahun 2020 belum ada Madrasah digratiskan, tapi ke depannya sangat dimungkinkan ada yang dapat diikutkan dalam program tersebut. “Tahun ini memang belum, tapi arahnya juga ke sana, masih dikomunikasikan. Karena terkhusus yang swasta otonominya ada di yayasan, sehingga perlu komunikasi dulu,” tambahnya.

Program sekolah swasta gratis di Kota Semarang akan dimulai pada tahun ajaran baru mendatang. Pemkot Semarang telah menganggarkan anggaran Rp 5,4 miliar untuk membantu sekitar 40 sekolah swasta, baik TK, SD, maupun SMP.

Komisi D DPRD Kota Semarang pun berharap Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang untuk menggodog program ini agar realisasinya sesuau harapan.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan, dewan sangat mendukung program tersebut. Pihaknya juga siap mengawal jalannya program tersebut. Diharapkan, melalui program ini tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta.

“Yang negeri sudah digratiskan, kalau yang swasta kami beri bantuan operasional pendidikan (BOP) agar bisa menggratiskan biaya sekolah siswanya,” ucapnya.

Pada 2020 ini, lanjut Anang, memang baru di bawah 10 persen sekolah swasta yang mendapatkan BOP dari Pemkot Semarang. Sekolah tersebut merupakan sekolah swasta yang membutuhkan bantuan. Hal itu berdasarkan kajian yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Ke depan, dia berharap semakin banyak sekolah yang mendapat bantuan sehingga bisa meringankan beban masyarakat.

“Memang tidak semua mau karena sekolah swasta punya yayasan dan ada otonomi sendiri dalam pengelolaan manajemen sekolah sendiri. Bahkan ada sekolah yang tidak mau terima bantuan operasional sekolah (BOS), jika diberi BOP pasti juga tidak mau,” katanya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang