Demo Mahasiswa Papua Di Semarang Dibubarkan Polisi Karena Alasan Ini

Foto ilustrasi demonstrasi.

 

HALO SEMARANG – Aksi demonstrasi yang dilakukan Mahasiswa Papua di Jalan Pahlawan Semarang, harus dibubarkan polisi, Jumat (5/3/2021).

Petugas kepolisisan dan Satgas Gabungan Penanganan Covid-19 membubarkan aksi, karena peserta aksi dinilai melanggar protokol kesehatan.

Sekitar pukul 09.00 WIB para mahasiswa yang menyuarakan otonomi khusus Papua itu sebenarnya melaksanakan aksi damai secara tertib.

Namun para pendemo banyak yang tak mematuhi protokol kesehatan, tak menjaga jarak dan ada yang tak pakai masker.

Sekitar pukul 10.45 WIB polisi mulai datang untuk membubarkan massa. Para pemuda Papua itu sempat melakukan protes.

Kabag Operasi Polrestabes Semarang, AKBP Recky berulang kali menyampaikan agar massa membubarkan diri secara tertib dan mandiri. Namun imbauan itu sempat tak dihiraukan oleh massa.

Sekitar 30 demonstran yang diduga sebagai provokator kericuhan diamankan ke truk polisi dan dibawa ke Polrestabes Semarang.

Sementara demonstran yang lainya diperintahkan membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing.
Namun para mahasiswa ini malah berkumpul di pertigaan Jalan Pleburan, Semarang.

Ketika hendak dibubarkan, seorang mahasiswa terlibat adu argumen dengan Kasat Sabhara Polrestabes Semarang, AKBP Aries Dwi Cahyanto.

Massa bersikukuh tak mau bubar sebelum rekan-rekannya yang diamankan ke kantor polisi bisa dibebaskan.

Wakapolrestabes Semarang, AKBP IGA Perbawa Nugraha mengatakan, penyampaian pendapat di muka umum pada dasarnya sangat dilindungi oleh negara. Namun berdasarkan kesepakatan aturan Satgas Corona Kota Semarang, selama pandemi demo tak diperbolehkan.

“Penyampaian aspirasi sangat dilindungi, apalagi di Kota Semarang. Tak ada penyampaian aspirasi yang kita larang. Setiap hari mau menyampaikan aspirasi pun boleh. Selagi itu memenuhi mekanisme yang ditetapkan negara,” jelas AKBP IGA.

“Pemberitahuan unjuk rasa tidak kami terima. Bukan tidak ada izin tapi memang tidak kita terima. Secara peraturan perundang-undangan maupun peraturan Wali Kota Semarang terkait PPKM Mikro pemberlakuan di saat pandemi Covid-19, unjuk rasa memang tidak diperbolehkan. Semua sudah jelas, itu tidak diperbolehkan,” ungkapnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.