Demo di DPRD Kota Semarang, Serikat Buruh: Pandemi Jangan Dijadikan Alasan Perusahaan Melakukan PHK

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo menemui para buruh yang melaksanakan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Semarang, Rabu (29/7/2020).

 

HALO SEMARANG – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah dan beberapa serikat buruh lain melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Semarang, Rabu (29/7/2020).

Dalam aksi tersebut para buruh menuntut beberapa hal terkait kebijakan perburuhan, yang dituangkan dalam spanduk maupun disampaikan melalui orasi.

Ketua DPW FSPMI Jawa Tengah, Aulia Hakim mengatakan, para buruh menolak RUU Omnibus Law karna penyusunan RUU berpihak kepada kepentingan pengusaha dan Kadin, dengan mengorbankan kaum buruh dan pekerja.

Menurutnya, Omnibus Law bukanlah solusi untuk menyelamatkan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi yang sedang terjadi. Karena itu, pihaknya meminta pembahasan Omnibus Law harus segera dihentikan.

“Kami menuntut Omnibus Law ditunda kembali. Kita fokus ke covid. Menurut kami, masa reses ini DPR RI justru membahas pasal-pasal Omnibus Law yang tidak melibatkan kami,” ujar Aulia.

Kedua, pihaknya menuntut agar jangan sampai Covid-19 menjadi alasan perusahaan untuk melakuan PHK.

Dia tidak ingin perusahaan nakal memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk melakukan PHK buruhnya dengan tujuan mengurangi hak pesangon dari buruh yang diPHK tersebut.

“Kami mendirikan posko PHK di Jateng dan Kota Semarang. Data kami ada 6.000 orang yang terkena PHK di tengah pandemi ini,” sebutnya.

Selanjutnya, dia meminta agar dilakukan pencabutan keputusan dewan pengupahan Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan force majeure sebagai dampak Covid-19, karena melebihi kewenangannya.

“Ini melampaui batas kewenangan. Ini jadi alasan pengusaha untuk melakukan PHK. Bisa berbahaya,” tambahnya.

Terakhir, para buruh meminta upah minimum provinsi (UMK) 2021 mendatang ditentukan berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Aulia, dalam lima tahun terakhir pemerintah menetapkan UMK menggunakan PP 78 tahun 2015.

Dia menilai, sudah saatnya besar KHL ditinjau ulang dengan mengadakan survei KHL. Pihaknya pun sudah memulai melalukan survei KHL di beberapa pasar tradisional di Kota Semarang.

“Kami tadi didampingi perwakilan DPRD Kota Semarang saat melakukan survei bersama. Ini ada itikad baik dari dewan, yang ingin kembali ke undang-undang bukan PP 78 tahun 2015,” katanya.

Dia berharap, DPRD Kota Semarang selaku wakil rakyat bisa menyampaikan aspirasi para buruh kepada Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Aksi demonstrasi para buruh disambut baik dan ditemui oleh para wakil rakyat Komisi D DPRD Kota Semarang.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo dan anggota Komisi D, Abdul Majid menemui langsung para buruh di depan kantor DPRD Kota Semarang.

Rahmoulyo mengatakan, DPRD sudah memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat untuk penolakan Omnibus Law.

“Hasil pertemuan siang ini juga akan kami laporkan kepada pimpinan DPRD Kota, terkait keinginan kawan-kawan pekerja terhadap Omnibus Law,” ucap Rahmulyo.

Kemudian, terkait PHK pekerja di tengah pandemi, menurutnya, menjadi keprihatinan pihaknya. Dia minta hal ini juga menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang untuk melakukan komunikasi dengan Apindo dan perusahaan.

“Saya minta tolong ini jadi perhatian. Lakukan komunikasi dengan Apindo dan perusahaan. Situasi seperti ini jangan sampai ada PHK,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Rahmulyo juga turun langsung melakukan survei KHL bersama para buruh.

Diharapkan survei ini nantinya bisa menjadi patokan dalam menentukan upah minimum kota (UMK).

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Abdul Majid menambahkan, sudah semestinya ada penambahan UMK di Kota Semarang. Jika dibanding kota besar lain, UMK Kota Semarang dinilai sangat kecil.

“Setidaknya mendekati Rp 3 juta untuk memenuhi kebutuhan hidup layak para buruh,” ujarnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.