in

Dede Yusuf Nilai Adanya Sekolah Favorit Tanda Pemerintah Tak Mampu Penuhi Kualitas Guru

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, menjadi narasumber pada acara dialektika demokrasi di Ruang PPIP. (Foto : dpr.go.id)

 

HALO SEMARANG – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, menjelaskan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan konsep zonasi dinilai tidak bisa mengatasi permasalahan sekolah saat ini.

Hal tersebut karena jumlah sekolah jenjang-perjenjang pendidikan, kini tidak sama dengan jumlah siswa di jenjang sebelumnya.

Menurut dia, selama ini jumlah siswa tak sebanding dengan daya tampung sekolah. “Jadi kalau kita berbicara SD, jumlahnya katakanlah misalnya 5 juta siswa. SMP hanya sanggup menampung mungkin hanya 3 juta siswa,” kata Dede di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Dengan perhitungan demikian, terdapat dua juta lainnya yang akhirnya boleh dikatakan belum tentu mendapat sekolah.

“Demikian juga SMP menuju kepada SMA jumlah sekolahnya kurang,” kata dia, seperti dirilis dpr.go.id.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini pun mengungkapkan, anggapan adanya sekolah favorit menandakan ketidakmampuan pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud dan pemerintah daerah, memenuhi kualitas guru dan fasilitas pendidikan bagi siswa.

“Apa sih yang disebut favorit atau tidak favorit itu banyak, salah satunya adalah sarana-prasarana akses gurunya lalu kemudian juga mungkin ruang belajar dan lain-lain,” papar Dede.

Menurutnya penerimaan siswa di sekolah favorit dengan nilai pun masih dianggap tidak adil, maka harus mengganti formula baru untuk sistem penerima.

Dia memaparkan masih banyak orang yang ingin mengejar sekolah-sekolah favorit, walaupun saat ini sudah dizonasikan tapi realitanya sekolah favorit masih tetap jadi sasaran siswa atau pun orang tua siswa.

“Padahal harapannya adalah dengan sistem PPDB dan zonasi ini, sekolah-sekolah lain di-upgrade supaya kualitasnya sama dengan sekolah favorit tersebut, sehingga sekolah lain pun juga menjadi tujuan daripada siswa-siswa,” jelas Dede.

PPDB dengan konsep zonasi selama 8 tahun terakhir dianggap oleh banyak pihak merupakan konsep yang gagal, permasalahan ini lah yang menjadi topik pembicaraan dalam Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Mencari Solusi Menuju PPDB yang Transparan dan Efektif.’ Tampil juga pembicara lainya Pengamat Pendidikan Asep Sapaat, Praktisi Media Friederich Batari dan Asep Subagyo. (HS-08)

Digitalisasi Menjadi Peluang Emas bagi Pengusaha Ultra Mikro

Bank Jateng dan Pemkot Magelang Berkolaborasi Berikan Pembekalan bagi PNS yang akan Memasuki Purna Tugas