Data Penerima Bansos Covid-19 Kota Semarang Kacau, Beberapa Anggota Dewan Masuk Daftar

Foto ilustrasi bantuan sosial Covid-19.

 

HALO SEMARANG – Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan oleh Pemkot Semarang kepada warga terdampak Covid-19, ternyata masih ditemukan kesalahan data penerima manfaat. Sebab, beberapa anggota DPRD Kota Semarang namanya juga masuk dalam data bantuan sosial berupa paket sembako atau non tunai tersebut.

Seperti, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo dan anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Joko Santoso yang sempat masuk dalam data penerima bantuan.

- Advertisement -

Anggota dewan Rahmulyo Adi Wibowo mendapatkan bansos tersebut karena diketahui sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Palebon Pedurungan periode 2018-2021.

Sementara, Joko Santoso terdaftar dalam penerima bansos dari Provinsi Jawa Tengah.

Saat dikonfirmasi, Rahmulyo Adi Wibowo membenarkan jika namanya sempat masuk menjadi salah satu penerima bansos dari Pemkot Semarang.

“Ya itu benar, saya baru tahu juga saat saya cek di data penerima bantuan sosial Covid-19 nama saya ternyata ada di data tersebut. Saya sempat terkejut,  ternyata sebagai ketua LPMK/ketua RT/RW itu menerima bantuan berupa sembako dari Pemkot Semarang,” katanya, Minggu (17/5/2020).

Menurutnya sebagai anggota dewan, kesalahan pendataan tersebut bisa dimaklumi dan manusiawi jika ada kesalahan input data.

Karena tidak hanya seorang ketua RT, RW dan ketua LPMK saja, tapi ada beberapa warga masyarakat yang mampu ternyata juga terdaftar sebagai penerima bansos tersebut.

“Harapan saya ini bisa menjadi evaluasi dan masyarakat yang terdaftar segera mengusulkan diri untuk minta dicoret namanya sehingga daftar penerima bansos adalah warga yang memang berhak untuk mendapatkan bansos itu,” tandasnya.

Setelah mengetahui sebagai penerima bantuan sosial tersebut, dirinya meminta kepada Dinsos Kota Semarang agar namanya di coret dari daftar penerima bansos tersebut.

“Selain itu, saya memberikan bantuan sembako senilai Rp 100 ribu, kepada warga yang berhak menerimanya,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Joko Santoso juga membenarkan jika dirinya masuk dalam data sebagai penerima bantuan sosial berupa paket sembako dari Provinsi Jawa Tengah. Joko baru mengetahui jika sebagai salah satu penerima bansos, setelah didatangi oleh ketua RT setempat.

“Saya tadi siang didatangi pak RT ke rumah, dan memberitahukan saya menjadi salah satu penerima bansos Covid-19. Setelah saya cek data penerima bansos itu, ternyata belum sesuai yang ada di lapangan,”ujarnya.

Salah satu contohnya, dikatakan Joko, data penerima bansos diberikan di wilayahnya untuk warga yang sudah pindah domisili dan cerai.

“Warga yang sudah pindah itu sejak 10 tahun yang lalu, tapi masih tercantum di data penerima manfaat bansos. Bahkan, ada warga penerima bansos yang sudah meninggal,” imbuhnya.

Dari sebanyak 47 keluarga terdaftar sebagai penerima bansos dari Provinsi Jawa Tengah di RT 3 RW 4 Kelurahan Bandarharjo, Semarang Utara, tercatat ada 3 orang warga yang sudah meninggal dunia.

Sementara 3 warga lainnha yang sudah pindah, tapi masih tercantum sebagai penerima bansos.

Sehingga, menurut dia, data yang dipakai untuk mendata warga penerima bansos berdasarkan basis data yang belum diupdate.

“Bansos yang saya terima pun kemudian saya serahkan kepada warga yang membutuhkan. Dan saya minta data itu diperbaiki,” katanya.

Menurut pendapat Joko, pendistribusian bansos ke warga belum melalui basis data yang jelas. Sebab, masih ada kesalahan saat dalam proses pembagian bansos.

“Seharusnya ke depan, pemangku kebijakan atau pemangku wilayah seperti ketua RT/RW diberikan peran lebih besar untuk pendistribusian ke warga, tidak hanya fungsi merata saja, tapi mengedepankan fungsi manfaat bagi penerima bansos tersebut,” paparnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Muthohar mengatakan, bansos Covid-19 dari Pemkot Semarang bisa diberikan kepada anggota dewan. Sebab, menurut dia, selain mereka punya aktivitas di dewan, juga aktif di lingkungannya.

“Semisal yang bersangkutan selaku ketua LPMK, atau RT/RW itu dapat bansos,” katanya.

Sedangkan untuk pendataan penerima manfaat bansos mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), atas pengusulan ajuan dari kelurahan, sampai tingkat RT/RW.

Tapi manakala menemukan warga sudah pindah atau meninggal dan lain-lain itu, kata dia, seharusnya mereka harus segera review data ke Dinsos untuk memperbaiki data tersebut.

“Saat ini penyaluran bansos Pemkot Semarang pada tahap pertama sebanyak 90 ribu paket sembako,  tahap 2 oleh BPBD sebanyak 141 ribu paket sembako. Dan tahap ketiga belum kita lakukan,” jelasnya.

Sedangkan untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Semarang, ada sebanyak 94.803 penerima manfaat.

“Mereka memperoleh bantuan tunai sebesar Rp 600 ribu perbulan, yaitu bulan April, Mei dan Juni. Bagi masyarakat yang ingin memastikan penerima bansos terdampak Covid-19 masyarakat bisa mengakses di infobansos.semarangkota.go.id,” pungkasnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.