Dalam Satu Bulan Masa Kampanye Pilkada 2020, Bawaslu di Jateng Selesaikan Lima Sengketa

Foto ilustrasi Pilkada 2020.

 

HALO SEMARANG – Dalam satu bulan masa kampanye Pilkada 2020, jajaran Bawaslu Jawa Tengah telah menangani sebanyak lima kasus penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui acara cepat tersebut terjadi antarpeserta pemilihan, atau sering disebut PSAP (Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan).

Penyelesai sengketa tersebut adalah Panwaslu Kecamatan.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Heru Cahyono menyatakan, dari lima penyelesaian sengketa cepat tersebut, baik termohon maupun pemohon menyatakan sikap sepakat dengan putusan pengawas pilkada.

Menurutnya, lima penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan itu tersebar di lima kabupaten/kota yang menggelar Pilkada 2020.

“Masa kampanye telah berlangsung satu bulan, yakni mulai 26 September hingga 26 Oktober 2020. Bawaslu telah menangani lima kasus penyelesaian sengketa di kabupaten/kota, meliputi Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Klaten,” ujarnya dalam siaran pers Selasa (27/10/2020).

Heru menambahkan, untuk penyelesaian sengketa di Kabupaten Sukoharjo pada 4 Oktober 2020 terdapat rombongan warga yang menggunakan kaos beratribut pasangan calon pada jadwal hari kampanye milik pasangan calon lain.

“Atas sengketa ini, putusannya adalah memerintahkan kepada termohon mengganti pakaian dengan tidak menggunakan pakaian beratribut pasangan calon,” ujarnya.

Heru menambahkan, untuk di Kabupaten Pemalang ada sengketa terkait dengan baliho pasangan calon.

Di mana pengawas pemilihan memerintahkan kepada pasangan calon untuk memasang alat peraga kampanye sesuai dengan aturan.

Pengawas juga memerintahkan kepada tim kampanye paslon agar melepas ikatan baliho pada pohon dan menggantinya dengan bambu.

Sedangkan Kabupaten Pekalongan, lanjutnya, ada sengketa terkait dengan poster pasangan calon yang ditempel menutupi poster paslon lain. Pengawas memerintahkan kepada masing-masing paslon melepas poster tersebut.

Penyelesaian sengketa lainnya, lanjut Heru, terjadi di Kota Pekalongan terkait dengan keberatan pencopotan alat peraga kampanye.

“Sementara, untuk Kabupaten Klaten terkait dengan sengketa pemohon keberatan dengan adanya sejumlah 26 APK yang dipasang di pohon. Pengawas menangani penyelesaian sengketa dengan memerintahkan kepada termohon untuk melepas APK tersebut,” paparnya.

Lebih lanjut Heru berharap agar publik harus memahami, bahwa dalam Pilkada 2020 ada proses penyelesaian sengketa cepat. Metodenya pemohon dan termohon bisa dimediasi oleh Panwaslu Kecamatan/Bawaslu Kabupaten/kota.

“Saat ada permohonan, harus selesai pada saat itu juga. Karena penyelesaian cepat maka tidak perlu ruang sidang maupun palu sidang. Cukup di tempat dipimpin pengawas dibuat sidang dengan acara cepat. Tidak ada biaya. Putusan langsung bisa dieksekusi saat itu,” katanya.

Sebelumnya, Bawaslu di Jawa Tengah juga telah menangani dua penyelesaian sengketa melalui musyawarah terbuka.

Penyelesaian sengketa dilakukan Bawaslu Purworejo pada tahapan verifikasi bakal calon perseorangan Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.