HALO SEMARANG – Resah dengan kondisi bangsa, Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun curhat dengan wartawan di Semarang, di Rumah Makan Padang Sederhana, Rabu (3/4/2019). Budayawan kondang ini menilai ada hal yang jauh lebih penting dalam Pilpres 2019, selain memilih pasangan calon.
Menurut pemimpin Jamaah Maiyah yang juga mantan wartawan ini, menjaga persatuan dan kerukunan antarwarga negara itu yang paling utama. Cak Nun sendiri telah menyusun 11 pertanyaan sederhana yang ditujukan bagi para calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pemilu 2019. Pertanyaan ini dibuatnya sebagai salah satu bagian untuk turut berkontribusi bagi Indonesia.
Cak Nun menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ke wartawan di Kota Semarang, karena merasa tidak memiliki kapasitas untuk bertanya langsung ke empat calon kontestan di Pilpres 2019 mendatang, baik Jokowi, Prabowo, Sandiaga Uno, atau Maruf Amin.
Inilah 11 pertanyaan Cak Nun kepada Capres-Cawapres Jelang Pemilu 2019 yang dititipkan kepada wartawan di Kota Semarang:
“Bulan kemarin saya bikin teks tentang 11 (dari 45) pertanyaan sederhana untuk Cawapres 2019:
1. Faktor apa yang melatarbelakangi Indonesia menyatakan kemerdekaan 1945, setelah pemboman Hiroshima 6 Agustus dan Nagasaki 9 Agustus 1945 pada posisi yang sama sebagai jajahan Jepang: Korea Selatan merdeka 15 Agustus? bahkan Syngman Rhee telah mendeklarasikan kemerdekaan pada 13 Agustus?
2. Pada alinea kedua teks Proklamasi Indonesia, apa yang dimaksud dengan pemindahan kekuasaan kekuasaan? Dipindahkan dari pihak siapa ke pihak mana? Apa yang dipindahkan? Kapan pemindahan itu dilaksanakan?
3. Negara Indonesia yang sangat besar dengan tanah air yang sangat luas, menurut Anda apa perbedaan dan untung ruginya kalau dikelola sebagai Negara Kesatuan, atau Negara Persemakmuran, atau Negara Kesatuan dengan formula Persemakmuran? Atau bisa juga Kesemakmuran?
4. Diatur oleh undang-undang dan pasal berapa aturan peralihan hak atas tanah dari pemilikan kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan menjadi milik Negara Republik Indonesia? Kemudian apakah demi universalisme sebaiknya Indonesia membuka siapapun penduduk dunia untuk memiliki tanah di tanah air Indonesia?
5. Apakah Indonesia yang modern dan menganut nilai-nilai globalisasi, masih melihat pentingnya belajar kepada kerajaan, kesultanan, komunitas budaya tradisi, nilai-nilai masa silam bangsa Indonesia? Mohon contoh yang paling substansial.
6. Menurut Anda, untuk proporsionalisasi dan efektivisasi pengelolaan kedaulatan rakyat dan pembangunan nasional, sebaiknya ditetapkan pemilahan eksistensi dan fungsi antara negara dengan pemerintah, ataukah tidak perlu?
7. Apakah Anda berpendapat bahwa sebaiknya bangsa Indonesia memakai UUD asli 1945, UUD amandemen 2002, ataukah UUD yang diamandemen lebih lanjut dengan permusyawaratan yang lebih jujur, matang dan menjamin keseimbangan masa depan?
8. Berapa periode kepresidenan yang Anda perlukan untuk memberantas korupsi sampai pencapaian 70-80%? Apa saja prinsip pemberantasan korupsi yang rakyat berhak mengetahuinya, serta yang rakyat Anda anjurkan untuk men-support-nya?
9. Metode dan strategi apa dan bagaimana yang Anda pakai untuk menyembuhkan sakit parahnya budaya birokrasi dan mentalitas pejabat (LEY) NKRI? Ini tidak berlaku kalau menurut Anda keadaan tersebut baik-baik dan waras-waras saja.
10. Berapa dan apa saja Pilar Berbangsa dan Bernegara Indonesia menurut pendapat Anda pribadi, berdasarkan keutuhan dan kemenyeluruhan filosofi, kematangan sejarah Nusantara, serta terminologi dan konfigurasi ilmu yang tepat, matang dan seimbang?
11. Siapa, pada posisi apa dan dalam keadaan bagaimana seseorang atau suatu pihak bisa Anda maafkan atau tidak bisa Anda maafkan? Indonesia adalah Negara Hukum, dan hukum tidak bisa memaafkan. Jika Anda seorang pemaaf, rasional dan logiskah kalau permaafan pribadi Anda diberlakukan kepada pihak yang kesalahannya bukan kepada Anda, melainkan kepada rakyat?
Pada momentum lain saya coba berkontribusi terhadap Indonesia dengan menuliskan misalnya: Apakah kunci keselamatan atau kebangkitannya terletak pada sopirnya ataukah pada kondisi busnya, sasisnya, mesinnya, atau seluruh struktur badannya.
Tidak pentingkah kita memahami ke mana sejarah Indonesia sedang digiring, apa yang dimaksud pembangunan dan kemajuan. Termasuk perlukah kita menimbang ulang apa itu manusia dan bangsa, apa itu keberhasilan dan kehebatan, apa itu kemajuan dan keunggulan, cocoknya tanah air raksasa ini dikelola secara Republik, Kerajaan, Imamah, Khilafah, Perdikan, Persemakmuran atau apapun.”(HS)
