in

Cilacap Kantong TKI, Kasus TPPO Masih Tinggi

Rapat koordinasi Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan TPPO Kabupaten Cilacap, di ruang rapat Disnaker Cilacap, Selasa (18/5). (Foto : Cilacapkab.go.id)

 

HALO CILACAP – Pengiriman pekerja migran Indonesia secara tidak sah, dapat menimbulkan risiko kerugian bagi pekerja. Mereka dapat mengalami berbagai masalah, atau bahkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

UPT BP2MI Propinsi Jawa Tengah, mencatat 86 kasus, dari Januari sampai April 2021.

Menurut Pengelola Perlindungan dan Pemberdayaan TKI Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) UPT  BP2MI Provinsi Jawa Tengah, Sorrenti Dian Anggraeni, dari jumlah tersebut, 11 kasus  dialami pekerja dari Kabupaten Cilacap.

Hal itu diungkapkan Sorrenti, dalam rapat koordinasi Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan TPPO Kabupaten Cilacap, di ruang rapat  Disnaker Cilacap, Selasa (18/5).

Menurut dia, masalah yang dialami pekerja migran Indonesia, antara lain berupa penahanan dokumen oleh majikan, gaji tidak dibayar, overchanging, pekerja meninggal, sakit, atau dipulangkan sebelum masa kontrak habis.

Sorrenti  menambahkan, tingginya kasus TPPO terjadi karena faktor pendorong antara lain kemiskinan,pendidikan rendah, tidak memiliki pekerjaan, dampak konflik serta diskriminasi gender.

Selain itu juga ada faktor penarik untuk calon korban, berupa janji untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatnya status ekonomi keluarga.

Adapun faktor penarik bagi pelaku eksploitasi, karena meningkatnya permintaan pelayanan seksual dan tenaga kerja, korban lebih mudah dikendalikan, tenaga kerja lebih murah, dan menghasilkan keuntungan tinggi bagi pelaku.

Bagi pelaku TPPO, baik perseorangan maupun korporasi,  dapat dijerat dengan pasal 4  UU No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan pidana  penjara 3 tahun sampai 15 tahun dan denda Rp 120 juta hingga Rp 600 juta.

Modus operandi yang berhubungan dengan penempatan pekerja migran Indonesia,  antara lain perekrutan tanpa  perjanjian penempatan, perekrutan pekerja di bawah umur, pemalsuan dokumen, dan tanpa izin suami atau orang tua.

Selain itu, hanya menggunakan paspor visa kunjungan, ditempatkan oleh perorangan bukan perusahaan yang memiliki izin dari Menteri tenaga kerja, serta tanpa E-KTLN, dipindahkan ke majikan tanpa perjanjian kerja.

Sementara itu Kepala Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap Murniyah, TPPO merupakan kejahatan kemanusian yang biasanya dijalankan oleh sindikat, dengan akar penyebab masalah yang kompleks, beragam, dan terus berkembang.

Karena itu demi mencegah TPPO, diperlukan upaya sinergis dari pihak terkait, mulai  dari lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah pusat  hingga daerah.

“Ada beberapa hal yang menjadi sumber penyebab dari perdagangan orang, di antaranya adalah adanya diskriminasi gender yang berkembang di masyarakat yaitu pernikahan anak, kawin sirih, kawin kontrak, putus sekolah, pengaruh globalisasi, keluarga yang tidak harmonis atau yang terkena dampak bencana alam akan berpotensi menjadi korban TPPO,“ kata Murniyah, seperti dirilis Cilacapkab.go.id.

Menurut  Murniyah, kasus perdagangan orang saat ini masih mengkhawatirkan. Pada umumnya, korban adalah perempuan dan anak-anak. Bentuk dan modus TPPO juga semakin beragam.

Oleh karena itu, untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia, perlu ada sosialisasi berkesimanbungan, tentang bahaya perdagangan orang, regulasi sistem hukum yang baik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan pendidikan dan pendidikan moral harus terus menerus disosialisasikan.

Dikatakan, Kabupaten Cilacap telah membentuk gugus tugas TPPO.

“Besar harapan saya selaku pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, agar para Satgas nantinya bisa bekerja sama dengan sepenuh hati, untuk melakukan upaya preventif, promotif, rehabilitatif pada berbagai bentuk tindak pidana perdagangan orang,” kata dia.

Bahwa laki-laki, perempuan dan anak-anak bisa menjadi korban perdagangan orang. Mereka mengalami eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, eksploitasi sebagai pengemis, dan dipaksa menjadi pelaku kriminal. Hal ini demi keutungan para perekrut dan pelaku perdagangan orang, yang dapat merusak kehidupan para korban dan keluarga mereka.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah memberikan amanat kepada Gugus Tugas TPPO, untuk melaksanakan fungsi koordinasi, dalam mencegah, melindungi, dan melawan perdagangan orang, melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan pemerintah dan non pemerintah lainnya.

Dia mengharap kepada anggota  gugus Tugas  TPPO, aktif menyosialisasikan pencegahan dan penanganan TPPO kepada masyarakat luas. Dengan demikian masyarakat memahami dengan baik tentang UU Pemberantasan TPPO dan selanjutnya ikut mencegah terjadnya kasus perdagangan orang.

Salah satu cara untuk meminimalisasi  korban maupun kasus, harus dilakukan  strategi pencegahan dan penanganan TPPO memerlukan tiga pilar yatu peningkatan kapasitas, penyadaran masyarakat dan penguatan dan pengembangan kerja sama. (HS-08).

Share This

Kerja Sama dengan Anak BUMN, Cilacap Tingkatkan Kapasitas Produksi IPA Kesugihan

Ganjar Kenang Wimar Sebagai Sosok Luar Biasa