in

Cegah Wilayahnya Memerah, Forkompimda Blora Larang Hajatan

 

HALO BLORA – Forum Komunikasi Pemimpin Daerah Kabupaten Blora, menandatangani kesepakatan untuk membatasi kegiatan hajatan pada masa pandemi Covid-19.

Pembatasan tersebut, sebagai antisipasi karena beberapa wilayah di sekitar Kabupaten Blora, yakni Kudus, Jepara, Pati, Demak, Grobogan, dan Sragen, sudah berstatus zona merah.

Penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Bupati Blora, Dandim Blora, perwakilan Ketua DPRD Blora, Kapolres Blora, Kepala Kemenag Blora, dan Kepala Kejaksaan Negeri Blora ini dilakukan dalam apel sinergitas di halaman Mapolres Blora, Jumat (11/6).

Bupati Blora, Arief Rohman SIP MSi bertindak sebagai Inspektur Apel, mengatakan harapannya agar Kabupaten Blora tidak menjadi zona merah dalam sebaran kasus Covid-19.

“Oleh karena itu, mulai 11 Juni 2021, acara-acara seperti hajatan, sedekah bumi, dan acara-acara yang memungkinkan menimbulkan kerumunan akan ditiadakan,” tegas Arief, seperti dirilis Blorakab.go.id.

Dia juga meminta kesepakatan tersebut ditindaklanjuti oleh satgas di tingkat kecamatan, desa, atau kelurahan.

“Semua satgas harus cermat terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat, yang berpotensi menimbulkan kerumunan,” kata dia.

Arief Rohman meminta kesadaran dan kesabaran dari seluruh masyarakat Blora untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

“Mencermati angka Covid-19 yang terus meningkat di Blora. Masih ada waktu bagi kita untuk menekan angka ini. Jangan sampai Blora menjadi zona merah,” ucapnya.

Lebih lanjut Arief menegaskan akan mengambil tindakan tegas dan memberi sanksi pada pelanggar protokol kesehatan.

“Satgas akan memberikan pembinaan dan menindak tegas terhadap masyarakat yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Karena kesehatan masyarakat adalah yang utama,” tandasnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Blora, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, para asisten Sekda, para kepala OPD, dan seluruh camat se-Kabupaten Blora.

Sementara itu, dalam surat kesepakatan tersebut, Forkompimda memerintahkan camat dan forkompincam, untuk menegakkan protokol kesehatan di wilayah masing-masing.

Kepala desa atau lurah juga diperintahkan untuk melarang warga menyelenggarakan kegiatan hajatan, resepsi pernikahan, pesta khitanan, dan kegiatan sejenis yang menimbulkan potensi mendatangkan orang.

Khusus untuk pernikahan, hanya boleh dilaksanakan ijab qobul di KUA atau pemberkatan nikah di gereja, yang dihadiri oleh mempelai, orang tua dan saksi. Pelarangan kegiatan di atas mulai diberlakukan sejak 11 Juni 2021 hingga 30 Juni 2021.

Apabila tidak mengindahkan kesepakatan ini, maka kegiatan hajatan, resepsi pernikahan, pesta khitanan, dan kegiatan sejenis akan dibubarkan oleh Satgas Penanganan Covid-19.

Bupati menyampaikan nota kesepakatan ini, dibuat adalah untuk kebaikan dan kesehatan bersama. Dia menyadari bahwa kesepakatan ini, mungkin juga menimbulkan ketidakpuasan bagi beberapa pihak. Tetapi saat ini kesehatan adalah hal yang paling penting untuk dijaga dan harus diutamakan.

“Kami menyadari grafik Covid-19 di Kabupaten Blora terus naik dan kita berupaya agar tidak menjadi zona merah. Oleh karena itu, mulai hari ini acara hiburan yang berkaitan dengan sedekah bumi, atau acara-acara yang memungkinkan menimbulkan kerumunan akan kita tiadakan,” kata Arief Rohman.

Sementara itu Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimas Tama,SIK menyampaikan bahwa Polres Blora bersama Kodim 0721/Blora akan terus mengawal kebijakan dan terus berdampingan dengan Pemkab Blora. Khususnya dalam kegiatan percepatan penanganan Covid-19 diwilayah kabupaten Blora.

“Polres Blora akan terus mendukung, tentunya bersama Kodim 0721/Blora. Dan kita semua harus kompak termasuk masyarakat harus menyadari pentingnya protokol kesehatan. Kita harapkan Covid-19 segera mereda,” kata Kapolres Blora. (HS-08).

Share This

Bupati Pati Minta Pengelola Makam Cagar Budaya Larang Pengunjung dari Luar Daerah

Sekda Blora Berharap Pusat Kesejahteraan Sosial Blora Berkembang