in

Cegah Peredaran Kartu SIM Ilegal, Kominfo Larang Penjualan Kartu Aktif

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ahmad M Ramli (Dok/Kominfo.go.id)

 

HALO SEMARANG – Peringatan bagi konter telepon seluler (ponsel) atau kios yang menyediakan kartu SIM (SIM card) untuk tidak menjual kartu yang masih aktif.

Begitu pula provider layanan telepon seluler untuk tidak mengedarkan kartu yang sesungguhnya masih aktif. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatur penjualan Kartu SIM dalam keadaan tidak aktif sebagai upaya mencegah peredaran ilegal atau menggunakan identitas tanpa hak dan tidak benar.

Saat ini, pengguna kartu SIM jauh melebihi jumlah penduduk di Indonesia. Bila jumlah penduduk sekitar 275 juta jiwa, namun pengguna kartu ponsel mencapai 345,3 juta.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ahmad M Ramli menuturkan, hal itu bisa terjadi karena hal yang biasa satu orang memiliki beberapa nomor atau kartu. Namun semua nomor harus teregistrasi.

Selain itu, mereka tidak menerima kartu yang ternyata masih aktif. Ramli juga mengimbau operator layanan telekomunikasi seluler dan penjual Kartu SIM (SIM Card) mematuhi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

“Saya selalu menekankan bahwa sesuai dengan PM 5/2021, baik operator maupun seluruh jajarannya sampai ke tingkat penjual kartu prabayar, betul-betul mematuhi ini dengan melaksanakan registrasi secara benar,” kata Dirjen dalam sebuah webinar di Jakarta, Kamis (8/7/2021).

“Jadi, tidak ada lagi cerita menjual SIM Card dalam keadaan aktif,” ujarnya.

Bila mengedarkan atau menjual kartu yang masih aktif berarti menyediakan kartu SIM ilegal. Pasalnya kartu sudah terhubung dengan data pribadi orang lain tetapi tetap diperjualbelikan.

Menurut Ramli, Peraturan Menteri Kominfo No 5 Tahun 2021 yang mulai diberlakukan pada bulan April 2021 itu mengatur registrasi kartu SIM prabayar. Pengaturan itu bukan tanpa tujuan. Saat ini pengguna layanan telekomunikasi seluler juga cenderung meningkat.

“Seringkali terjadi dimanfaatkan juga untuk penipuan, kejahatan dan lain-lain. Oleh karena itu (melalui PM Kominfo 5/2021), di sinilah esensi pentingnya registrasi pra bayar secara konsisten. Karena apa? Fungsinya untuk kesehatan, ekonomi digital, perbankan dan lain-lain,” tutur dia.

Saat ini pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 170 juta jiwa. Dari banyaknya jumlah tersebut, rata-rata memanfaatkan over the top dan berbagai aplikasi digital untuk kehidupan sehari-sehari.

“Meskipun masih ada yang sengaja menggunakan untuk melakukan tindak kejahatan,” kata Ramli melanjutkan.

Dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 153 ayat (5) disebutkan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan Jasa Telekomunikasi. Selanjutnya dalam ayat (6) peredaran dalam kondisi tidak aktif wajib dilaksanakan juga oleh setiap orang yang menjual kartu perdana, yaitu distributor, agen, outlet, pelapak, dan/atau orang perorangan.

Dalam peraturan yang sama, terdapat prinsip Mengenal Pelanggan (Know Your Customer/KYC). Ini untuk memastikan identitas pelanggan adalah benar dan digunakan oleh orang yang berhak.(HS)

Share This

Jadi Tuan Rumah Grup G, Mampukah Indonesia Lolos Kualifikasi Piala AFC U-23?

Dari Cadangan Berubah Jadi Andalan