in

Cegah Korupsi, Bupati Pati Siap Terapkan MCP dari KPK

Pertemuan tim monitoring dan evaluasi MCP serta tematik KPK dengan Bupati Pati Haryanto, di Ruang Pragolo Setda Kabupaten Pati. (Foto : Patikab.go.id)

 

HALO PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, siap menerapkan Monitoring Control For Prevention (MCP), guna mendukung KPK RI dalam pencegahan korupsi.

Hal itu ditegaskan Bupati Pati Haryanto, saat menyambut kedatangan tim monitoring dan evaluasi MCP dan tematik KPK di Ruang Pragolo Setda Kabupaten Pati, baru-baru ini.

MCP merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi, atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi yang terintegrasi.

“Karena itu, Pati siap mendukung penerapan MCP sehingga Pati dapat terus bebas dari korupsi, dan masyarakatnya jadi makin maju dan sejahtera,” kata dia, seperti dirilis Patikab.go.id.

Untuk itu, Bupati meminta jajaran OPD, agar lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik antarinstansi. “Dan yang paling penting, jadikanl MCP ini sebagai sarana, untuk membangun kerangka kerja, guna meningkatkan kewaspadaan terhadap elemen-elemen tugas yang rentan akan korupsi,” tambahnya.

Di samping itu, menurut Bupati, dengan adanya MCP, OPD tentu akan senantiasa mendapatkan rekomendasi yang akan menjadi arahan dalam upaya pencegahan korupsi. Sebab, imbuh Haryanto, hakikat penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kehidupan masyarakat.

“Oleh karena itu, apa yang kita kerjakan, harus sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” kata dia.

Haryanto juga menegaskan, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pihaknya selalu mengingatkan seluruh OPD untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut, agar terhindar dari permasalahan di kemudian hari.

Menurutnya, komunikasi yang harmonis antar-OPD adalah sebuah keharusan. OPD juga tidak gegabah, terkait dengan urusan hukum dan pidana.

“Serta saya minta pada OPD terkait, untuk menindaklanjuti 8 area intervensi dalam kegiatan koordinasi supervisi dan pencegahan (korsupgah), sehingga hasilnya dapat sesuai harapan”, ujar Haryanto.

Termasuk di dalamnya managemen ASN, tata kelola dana desa, PBJ, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

“Untuk itu saya juga perintahkan seluruh kepala OPD untuk menyiapkan semua data dukung yang dibutuhkan, memperhatikan indikator dan sub indikator. Dan jangan sampai ada yang terlewat sehingga kita bisa meraih nilai yang maksimal”, pungkasnya (HS-08)

Share This

PS Sleman Vs Arema FC, Perburuan Tiga Poin Pertama

Kementerian LH, Pemkab Rembang dan Ponpes Nurul Mustofa Sepakat Lestarikan Hutan Gunung Lasem