in

Calon Pengantin di Rembang Wajib Ikuti Konseling dan Periksa Kesehatan

Acara penandatanganan komitmen bersama mempercepat penurunan stunting, oleh Pemkab Rembang dan KUA Rembang, Selasa (9/8/2022), di Gedung Hijau, Dinsos PPKB Rembang. (Foto : rembangkab.go.id)

 

HALO REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang bersama KUA Rembang, menandatangani komitmen dalam mempercepat penurunan stunting, dengan mewajibkan setiap calon pengantin mengikuti pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan, tiga bulan sebelum menikah.

Komitmen bersama ini, ditandatangi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, Kantor Urusan Agama (KUA), puskesmas, dan camat se-Kabupaten Rembang, Selasa (9/8/2022) di Gedung Hijau, Dinsos PPKB Rembang.

Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Rembang, Budi Asih, mengatakan penandatanganan komitmen yang diinisiasi Dinsos PPKB ini, merupakan bentuk keseriusan Pemkab Rembang dalam upaya mempercepat penurunan kasus stunting.

Menurut dia, pasangan yang hendak menikah, tak hanya membutuhkan kesiapan mental, melainkan juga kesehatan reproduksi dan ekonomi. Pengetahuan tentang berbagai persiapan itu yang akan disampaikan dalam konseling.

Konseling ini nantinya dilakukan di KUA, dan menjadi syarat untuk pendaftaran perkawinan. Calon pengantin akan mendapat konseling tiga bulan sebelum melakukan pernikahan.

“Sekarang tidak bisa serta merta begitu mau menikah langsung cepat. Sekarang sudah ada MoU bersama, komitmen bersama bahwa ada konseling tiga bulan sebelum nikah. Di sana dilakukan konseling pembelajaran di KUA masalah fiqihnya kemudian kesiapan mental spiritualnya, selanjutnya kesiapan dari kesehatan reproduksinya baik catin laki-laki atau perempuan,” kata dia, seperti dirilis rembangkab.go.id.

Melalui konseling tersebut, calon pengantin diharapkan dalam kondisi sehat ketika akan melangsungkan pernikahan. Calon pengantin perempuan juga tidak mengalami anemia, agar bayi lahir yang lahir kelak dalam kondisi normal.

“Pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan di puskesmas, sesuai calon pengantik tinggal,” imbuhnya.

Di setiap desa memiliki Tm Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), selain itu juga ada Tim Pendamping Keluarga (TPK). Mereka inilah yang ikut mensosialisasikan kebijakan tentang percepatan penurunan kasus stunting, termasuk program konseling dan pemeriksaan Catin 3 bulan sebelum menikah ini.

“Karena ada TPK, ini sudah dipaling grassroot. Misalnya ada tetangga yang mau menikahkan atau yang mau menggelar hajat nikah diharapkan mereka tahu lebih dulu. Sehingga bisa disosialisasikan, bisa melalui posyandu atau yang lain,” kata dia. (HS-08)

Partai Demokrat Salurkan 10 Ribu Bantuan Beasiswa PIP untuk Anak Sekolah

Alpukat Kalibening Kabupaten Semarang Diminati Tamu dari Nigeria