Buruh Jateng Kembali Demo Tolak Omnibus Law

Ratusan buruh menggelar aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Jateng, Senin siang (9/11/2020).

 

HALO SEMARANG – Ratusan buruh yang berasal dari sejumlah elemen pekerja di Jawa Tengah kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jateng, Senin siang (9/11/2020).

Mereka berasal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan elemen pekerja lainnya.

Mereka melaksanakan aksi menuntut pencabutan Undang-undang Omnibus Law yang baru disahkan beberapa waktu lalu.

Para demonstran mulai melakukan aksi dari eks-Bundaran Air Mancur Jalan Pahlawan, berjalan menuju depan gedung DPRD Jateng sambil membentangkan spanduk yang isinya terkait penolakan dan pencabutan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Sesampainya di depan gerbang DPRD Jateng, sejumlah perwakilan melakukan orasi bergantian.

Sekitar 40 menit melakukan orasi, sejumlah perwakilan diterima Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid untuk menyampaikan aspirasinya.

Penanggung Jawab aksi unjuk rasa, Aulia Hakim menyatakan, dalam Undang-undang Omnibuslaw terkait ketenagakerjaan, sejumlah pasal fundamental tidak berpihak kepada buruh.

“Kami menuntut pencabutan Omnibus Law, karena Undang-undang yang baru saja disahkan ini sangat merugikan kalangan buruh,” katanya.

Adapun beberapa pasal fundamental tersebut, masih terkait dengan persoalan upah sektoral, outshourching, dan jam kerja bagi kalangan buruh.

“Banyak pasal yang tidak berpihak kepada para pekerja. Hal itu diperlukan legislatif review, eksekutif review, dan yudisial review. Selain itu, presiden perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bisa melindungi buruh,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Abdul Hamid menyatakan, semua tuntutan maupun usulan para pekerja terkait Undang-undang Cipta Kerja khususnya ketenagakerjaan, akan langsung disampaikan ke pihak DPR-RI dan Presiden.

“Kami segera sampaikan ke pusat dalam hal ini ke DPR-RI dan ke Presiden, karena yang lebih berwenang adalah dua lembaga tersebut,” ujarnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.