Bupati Meminta Dikpora Berkomitmen Bebas dari Korupsi

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, dalam pencanangan zona integritas di aula Dikpora. (Foto : Wonosobokab.go.id)

 

HALO WONOSOBO – Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat meminta jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Wonosobo, agar zona integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi yang Bersih Melayani (WBM), dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

“Saya minta komitmen ini untuk betul-betul dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Bupati, pada pencanangan zona integritas di aula Dikpora, Selasa (6/4), seperti dirilis Wonosobokab.go.id.

Bupati berharap pencanangan tersebut berlanjut dalam pelaksanaan tugas yang didasari keikhlasan, semangat dan  tanggung jawab sebagai bagian dari pengabdian dan peran serta dalam mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.

Hal itu karena pembangunan zona integritas, merupakan bentuk implementasi Reformasi Birokrasi, untuk menata sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, serta akuntabel.

Selain itu, juga merupakan langkah yang baik bagi sebuah instansi, dalam mewujudkan sistem birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Bupati berpesan, Disdikpora sebagai instansi penyedia layanan dasar, harus berkomitmen penuh untuk melaksanakan pelayanan publik dibidang pendidikan secara profesional, akuntabel, dan prima, serta menghindari tindakan menyimpang seperti KKN, dsn penyalahgunaan wewenang.

“Ini tidak mudah namun saya yakin Bapak-Ibu karyawan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mampu melaksanakannya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora, Mohammad Kristijadi menyampaikan pencanangan yang sudah cukup lama direncanakan namun terkendala pandemi ini, merupakan komitmen dan semangat awal untuk membenahi semuanya, bukan hanya ditingkat kabupaten saja namun akan diteruskan ke jajaran dibawahnya termasuk koordinator wilayah bidang pendidik dan satuan-satuan pendidikan yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Selain itu pendidikan masyarakat  atau Pendidikan Non Formal (PNF) juga akan didorong untuk melalsanakan hal tersebut.

“Intinya bahwa kita ingin membangun semangat untuk lepas dari KKN, apalagi dikpora merupakan dinas yang besar, banyak pegawainya, sehingga kita harus mampu mendorong semuanya agar bisa  tetap berkomitmen pada zona integritas,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa target dikpora melalui agenda ini adalah bebas dari KKN, serta akan meningkatkan pelayanan baik kepada msyarakat lgsh maupun internal dinas sepertinguru dan sebagainya.

“Kami ita ingin supaya pelayanan diperbaiki, kami telah membangun dengan merintis beberapa sistem pelayanan yang memudahkan, misal SIMPTK (Sitem Informasi Managemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) untuk mempermudah Guru dalam melakukan proses admistrasi seperti pengurusan kenaikan pangkat, penilaian angka kredit dan lainya tanpa harus datang ke kantor Dikpora, namun cukup mengakses melalui gawai android-nya,” kata dia. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.