in

Bupati Blora Sampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020

Bupati Blora, Djoko Nugroho dalam acara penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 di DPRD Kabupaten Blora. (Foto : Blorakab.go.id)

 

HALO BLORA – Bupati Blora, Djoko Nugroho mengatakan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2020, dalam kondisi Unaudited.

“ Target Pendapatan Daerah Kabupaten Blora sebesar Rp 2.132.748.657.216,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 2.128.096.502.114,00 atau 99,78%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dengan target Rp 277.463.428.182,00 dapat direalisasikan Rp299.837.200.880,00 atau 108,06%,” kata Djoko Nugroho.

Hal itu disampaikan Bupati Blora, Djoko Nugroho, dalam Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) Bupati Blora Akhir Tahun Anggaran 2020, dalam Rapat Paripurna DPRD di ruang pertemuan Sekretariat DPRD Kabupaten Blora, Kamis (11/2).

“Dana Perimbangan Kabupaten Blora, dengan target Rp 1.298.300.937.134,00, dapat direalisasikan sebesar Rp 1.259.239.750.269,00 atau 96,99%. Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan target sebesar Rp556.984.291.900,00 dapat direalisasikan sebesar Rp569.019.550.965,00 atau 102,16%,” kata dia seperti dirilis Blorakab.go.id.

Mengenai Belanja Daerah, Djoko Nugroho menyampaikan bahwa Belanja Daerah Kabupaten Blora dengan target sebesar Rp 2.226.101.348.586,00, dapat direalisasikan sebesar Rp 2.109.155.883.086,00 atau 94,75%.

Untuk diketahui, LKPJ DPRD merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

LKPJ ini, memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, utamanya menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran, yang selanjutnya akan dibahas secara intern oleh DPRD dan hasil dari pembahasan tersebut berupa Keputusan DPRD perihal rekomendasi dan catatan atas LKPJ kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tahun berikutnya.

Dalam laporannya mengenai kondisi makro ekonomi daerah, Djoko Nugroho menyampaikan terjadi peningkatan dalam beberapa hal, yaitu :

Indeks Pembangunan Manusia, dari target daerah sebesar 68,34, dapat terealisasi sebesar 68,84. Untuk rata-rata lama sekolah, dari target daerah sebesar 6,5 tahun, dapat terealisasi sebesar 6,83 tahun.

Untuk Usia Harapan Hidup, dari target daerah sebesar 73,98 tahun, terealisasi 74,41 tahun. Adapun untuk Pengeluaran Riil Perkapita, dari target daerah Rp 9.354.000,00 per tahun, dapat terealisasi Rp 9.571.000,00.

“Namun demikian, masih terdapat beberapa target indikator makro ekonomi daerah yang perlu upaya keras dalam pencapaianya, seperti pengurangan persentase penduduk miskin, pengurangan pengangguran terbuka, dan peningkatan angka usia harapan lama sekolah,” ungkap Bupati Blora.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah juga menjadi salah 1 poin yang dilaporkan oleh Bupati Blora, di mana salah satu parameter keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah dengan melihat tingkat capaian indikator kinerja program pada masing-masing urusan tersebut.

Setelah menyampaikan laporannya, Bupati bersama Ketua DPRD Kabupaten Blora, menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Rapat Paripurna ini juga dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Blora, Pimpinan dan anggota partai politik, dan jajaran eksekutif Kabupaten Blora. (HS-08)

Share This

Prakiraan Cuaca Semarang Dan Sekitarnya, Jumat (12/2/2021)

Serahkan 492 SK Pengangkatan, Bupati Sragen Minta PPPK Berdedikasi