Bupati Blora Minta Angggaran Infrastruktur 2022 Menjadi Rp 400 Miliar

Bupati Blora H Arief Rohman SIP MSi dan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati ST MM, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Selasa (30/3) di Pendopo Rumah Dinas Bupati. (Foto : Blorakab.go.id)

 

HALO BLORA – Bupati Blora H Arief Rohman SIP MSi akan mengupayakan agar anggaran pembangunan infrastuktur jalan tahun 2022, bisa naik menjadi sekitar Rp 400 miliar, guna mewujudkan visi misinya Sesarengan mBangun Blora : Dalane Alus, Banyune Lancar Terus.

Hal ini dia ungkapkan, saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Selasa (30/3) di Pendopo Rumah Dinas Bupati.

“Kegiatan infrastruktur dalam APBD 2021 ini, hanya ada anggaran sekitar Rp 100 hingga Rp 150 miliar, karena adanya refocusing untuk pandemi Covid-19, sesuai petunjuk Pemerintah Pusat. Padahal kebutuhan kita untuk memperbaiki jalan sangat banyak. Kita ingin tahun depan, bisa dapat pos anggaran hingga Rp 400 miliar,” ungkap Bupati, seperti dirilis Blorakab.go.id.

Menurut Bupati, mengambil pinjaman perbankan akan menjadi opsi terakhir, agar nantinya tidak terlalu membebani kemampuan APBD Kabupaten.

“Akan kami maksimalkan terlebih dahulu dana-dana CSR dari beberapa BUMN di Kabupaten Blora. Contohnya Jalan Peting-Menden, akan kita upayakan bisa dibangun dengan CSR Pertamina. Begitu juga Pojokwatu-Ledok, bisa kita mintakan CSR Pertamina,” jelas Bupati.

Kemudian kerusakan jalan desa hutan, pihaknya mengaku akan merangkul TNI Polri dan Perhutani untuk kerja sama.

“Jadi CSR Perhutani, bisa untuk memperbaiki akses infrastruktur jalan desa hutan. Kemarin saya tinjau TMMD bersama Dandim dan Kapolres di Doplang, dengan dana sekitar sekitar Rp 370 juta, sudah bisa untuk membangun jalan dan jembatan secara gotong royong. Maka jika skema ini bisa kita lakukan di desa lain dengan anggaran CSR Perhutani, akan lebih hemat,” tambah Bupati, yang akrab disapa Mas Arief ini.

Pihaknya juga mengaku dalam waktu dekat, akan menghadap ke Kementerian PUPR, guna meminta bantuan dukungan pembangunan jalan akses menuju objek proyek strategis nasional, yang sudah masuk Perpres 79.

“Seperti jalan Japah menuju Kalinanas, akses Bendung Randugunting kita harapkan nanti bisa dibangun dengan bantuan Kementerian PUPR, kemudian akses menuju Bandara Ngloram, jalan tembus Randublatung – Ngawi, dan akses Bendung Gerak Karangnongko,” papar Bupati.

Pihaknya juga akan maksimalkan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah. Beberapa ruas jalan juga akan diusulkan menjadi jalan provinsi, seperti Jepon – Bogorejo – Jambetelu, Pilang – Menden – Medalem batas Bojonegoro.

Sementara untuk jalan desa, Bupati meminta agar para Kades bisa ikut menganggarkan untuk pembangunannya.

“Kita harus bergerak bersama, akan kita minta Kades untuk mengangarkan pembangunan jalan dari APBDes nya. Agar jalan-jalan di pedesaan juga terbangun dengan baik,” tegasnya.

Pemkab menurutnya juga akan mengkaji ulang upaya judicial review UU DBH Migas, agar Kabupaten Blora bisa mendapatkan dana bagi hasil yang lebih besar dari Pemerintah Pusat.

“Kita akan konsultasikan, memang perlu JR atau cukup merubah Peraturan Menteri (Permen) nya saja,” kata Bupati.

Adfapun untuk program banyunye lancer terus, pihaknya meminta PDAM bisa memaksimalkan keberadaan Bendung Randugunting di Kecamatan Japah dan Bendung Gerak Karangnongko di Kecamatan Kradenan, untuk bahan baku pemenuhan air bersih di wilayah rawan kekeringan.

“Kedua bendung ini sedang proses pembangunan, kedepan bisa menjadi sumber pemenuhan air bersih di wilayah Japah, Ngawen dan sekitarnya. Begitu juga dengan Bendung Gerak Karangnongko bisa untuk air bersih wilayah Kradenan, Randublatungd an Jati,” ucap Bupati.

Sedangkan untuk jangka pendek, bantuan air bersih dengan truk tangka tetap akan terus ditingkatkan. Jangka panjangnya, Bupati mengajak seluruh masyarakat menanam pohon sahabat air untuk kepentingan konservasi alam dan pemeliharaan sumber-sumber air bersih.

Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Blora H Dasum SE, MMA menyatakan dukungannya terhadap Bupati dan Wakil Bupati, yang serius meningkatkan pembangunan infrastruktur.

“Kemiskinan di Kabupaten Blora yang masih sekitar 11 persen, tidak lain juga disebabkan karena rusaknya insfrastruktur jalan. Jika nanti jalannya baik, kami optimistis perputaran ekonomi semakin lancar,” kata Dasum.

Acara juga dihadiri Wakil Bupati, perwakilan Forkopimda, OPD teknis, serta perwakilan organisasi wanita, organisasi masyarakat, hingga LSM. Pelaksanaan dilakukan secara luring dan daring dari 7 tempat yang tersebar dengan mematuhi protokol kesehatan. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.