Bupati Berikan Penjelasan Enam Raperda

Bupati Karanganyar Juliyatmono, memberikan penjelasan mengenai enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dalam rapat paripurna DPRD Karanganyar, di Gedung DPRD Karanganyar, Senin (12/10). (Foto : karanganyarkab.go.id)

 

HALO KARANGANYAR– Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar masa sidang I dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Karanganyar Juliyatmono terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), berlangsung di Gedung DPRD Karanganyar, Senin (12/10).

Adapun enam Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Penyelenggaraan Pertanian, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Retribusi Jasa Usaha, dan Pencabutan Perda 13 tahun 2009 tentang Irigasi.

Pada kesempatan tersebut Bupati menjelaskan bahwa Perda Kabupaten Karanganyar nomor 10 tahun 2011 tentang pengelolaan pemakaman dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat akan pemakaman bukan umum terus meningkat. Juga diperlukan payung hukum mengenai tata cara perizinan pemakaman, tata cara penataan pemakaman, usaha pelayanan pemakaman, dan pengenaan sanksi administratif.

Untuk bidang pertanian, lanjut dia, diperlukan upaya untuk menjaga potensi pertanian dan ketahanan pangan. Karena itu perlu perlindungan dan jaminan, agar penyelenggaraan pertanian dapat yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan pertanian, sangat ditentukan oleh tata guna lahan dan pemanfaatan lahan dengan sebaik baiknya.

Karanganyar juga perlu menjadi Kabupaten Layak anak, sebagaimana diamanatkan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus dijaga. Hal itu karena dalam diri anak, melekat pula harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Untuk retribusi jasa usaha, juga perlu diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Perda tersebut nantinya sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Raperda ini kami sampaikan karena peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha beserta seluruh perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan belum mencangkup seluruh potensi obyek retribusi jasa usaha yang dimiliki daerah.

Sementara itu mengenai Raperda tentang Irigasi, harus berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang Undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. “Pengelolaan irigasi di bawah 1.000 hektare sudah tidak lagi menjadi wewenang pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar nomor 13 tahun 2009 tentang irigasi perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,” kata Bupati. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.