HALO BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora mengajak seluruh perusahaan, baik yang “berpelat merah” maupun swasta, dapat memaksimalkan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), untuk membantu pembangunan di Blora.
Ajakan itu disampaikan Bupati Blora H. Arief Rohman SIP MSi, dalam pertemuan dengan berbagai perusahaan, di Pendopo Rumah Dinas Bupati.
Selain dihadiri para tokoh masyarakat dan Forkopimda, acara tersebut juga diikuti perwakilan berbagai perusahaan, mulai dari Pertamina, Exxon Mobil, Perhutani, PG GMM Bulog, PPGJ Blok Gundih, kalangan perbankan, dan perusahaan swasta lainnya yang jumlahnya sekitar 40.
Bupati dalam paparannya menyampaikan bahwa kondisi Blora saat ini menghadapi banyak tantangan, mulai dari kerusakan infrastruktur, kemiskinan, hingga pengangguran.
“Oleh sebab itu, kami sadar dalam mengatasi ini, semua perlu kerja sama. Membangun Blora tidak bisa kami lakukan sendirian. Kita semua harus bekerja sama, sesarengan (bersama-sama) membangun Blora. Kami mohon seluruh perusahaan di Blora, bisa ikut turun tangan melalui program CSR nya,” ungkap Bupati, seperti dirilis Blorakab.go.id.
Dia juga mengatakan akan melobi pimpinan-pimpinan utama BUMN, yang memiliki wilayah kerja di Blora, seperti Pertamina, Perhutani, Bulog, dan lainnya untuk bersinergi.
“Pekan lalu kita silahturahmi ke Dirut Perhutani, kedepan kita juga ingin ketemu langsung dengan Menteri BUMN agar CSR perusahaan plat merah bisa berkontribusi dalam pembangunan daerah. Misal bikin program BUMN Peduli,” terang Bupati.
Bupati yang akrab disapa Mas Arief ini, ingin agar ke depan program CSR perusahaan bisa diarahkan atau difokuskan untuk penanganan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
“Tidak hanya perusahaan saja, kita juga akan gandeng TNI, Polri dalam hal ini. Sebagai contoh beberapa waktu lalu pembangunan jalan melalui TMMD Sengkuyung di Doplang bisa terwujud atas gotong royong Pemkab, dengan TNI, Polri. Dengan anggaran yang minim, hasilnya cukup memuaskan. Kita ingin cara-cara seperti ini bisa kita lakukan bersama dengan menggandeng CSR perusahaan,” tambah Bupati.
Dia berharap langkah-langkah seperti ini, jika memungkikan, bisa dimulai tahun ini untuk perencanaan teknisnya. Dengan demikian tahun depan bisa langsung “tancap gas”.
Sekda Komang Gede Irawadi SE MSi, mengungkapkan bahwa postur APBD Blora sangat terbatas. Tidak sebanding dengan banyaknya usulan pembangunan yang masuk dari masyarakat maupun DPRD dan OPD teknis.
Sehingga butuh cara-cara lain agar pembangunan bisa tetap berjalan diluar APBD, salah satunya CSR perusahaan.
“Dari usulan pembangunan yang masuk aplikasi perencanaan di tahun ini, usulan desa/kecamatan mencapai pagu 4,6 triliun, kemudian usulan masyarakat butuh lagu 4,4 miliar, usulan pokok pikiran DPRD mencapai pagu 111,7 miliar, dan usulan rencana kerja RKPD mencapai pagu 3 triliun. Jumlahnya 7,8 triliun. Sedangkan kemampuan APBD hanya 2 koma sekian triliun saja,” terang Sekda.
“Oleh sebab itu, berdasarkan arahan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, kita ingin memaksimalkan potensi lain diluar APBD agar bisa ikut membantu pembangunan Blora. Kami berharap seluruh perusahaan bisa ikut disini,” sambung Sekda.
Adapun penyaluran CSR ini sendiri, menurutnya sudah diatur dalam Perda Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kemudian Perbup nomor 43 Tahun 2018 tentang ketentuan pelaksanan Perda tersebut.
Seluruh perwakilan perusahaan yang datang pun siap membantu Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyukseskan pembangunan daerah.
Mereka ingin ke depan ada formula teknis yang lebih detail sebagai pedoman peyaluran CSR agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah secara terkoordinasi. (HS-08)
