in

Bukan Hanya Penerapan Protokol Kesehatan, Perizinan Dusun Semilir Juga Dipersoalkan

Pelorotan Pelangi, salah satu wahana di Dusun Semilir yang jadi favorit pengunjung.

 

HALO SEMARANG – Masukan dan keluhan dari masyarakat maupun wakil rakyat terhadap kegiatan usaha wisata Dusun Semilir di Kabupaten Semarang, tidak hanya sebatas pada penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Namun juga menyangkut permasalahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Amdal Lalin) destinasi wisata tersebut.

Koordinator Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro mengatakan, sanksi penghentian sementara kegiatan usaha oleh Pemkab Semarang yang diberikan kepada manajemen pengelola Dusun Semilir agar memperbaiki beberapa hal.

Terkait dengan protokol kesehatan, jelasnya, sebelumnya Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Semarang pernah memberikan peringatan kepada manajemen pengelola Dusun Semilir agar memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat, termasuk dalam mengendalikan kerumunan pengunjung.

Maka tindakan Pemkab Semarang kemarin masih menerapkan Peraturan Bupati (Perbup) Semarang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum dan Kedisiplinan Protokol Kesehatan Covid-19 dan belum menggunakan peraturan daerah.

Maksudnya adalah untuk mengevaluasi apakah pengelolaan di Dusun Semilir sudah sesuai dengan protokol kesehatan atau belum.

“Jadi kemarin aktivitas di Dusun Semilir dihentikan oleh Satpol PP dalam rangka evaluasi, apakah pengelola sudah benar-benar menerapkan protokol kesehatan dan sebagainya, dalam mencegah penyebaran Covid-19,” kata Soekendro, di Ungaran, Senin (30/11/2020).

Selain itu, lanjutnya, juga evaluasi berkaitan dengan penanganan Amdal Lalin. Karena terkait dengan persoalan Amdal Lalin tersebut juga banyak masukan, bahkan keluhan dari masyarakat kepada aparat kepolisian.

Hal ini terkait dengan kemacetan arus lalu lintas akibat dampak operasional Objek Wisata Dusun Semilir.

“Jadi kedua hal itu yang kami evaluasi, selain penerapan protokol kesehatan di kawasan wisata tersebut juga evaluasi mengenai Amdal Lalin-nya,” tegas pria yang juga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sekaligus Pjs Sekda Kabupaten Semarang tersebut.

Setelah tindakan Pemkab Semarang kemarin, masih ungkap Soekendro, akan dilakukan evaluasi bersama dengan Gugus Tugas, yang di dalamnya juga mencakup unsur TNI/ Polri.

Hasil evaluasi ini nantinya akan memutuskan sampai kapan sanksi tersebut diberikan kepada pengelola.

Rencananya, Gugus Tugas juga akan memanggil Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang untuk memberikan masukan, terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh destinasi wisata lainnya, di Kabupaten Semarang.

“Namun sejauh ini yang diberikan sanksi baru Dusun Semilir, karena ada beberapa hal yang harus evaluasi tersebut,” tandasnya.(HS)

Share This

Komisi II DPR RI Berharap, Pilkada Kota Semarang Tidak Munculkan Klaster Baru Covid-19

Pimpin Ratas, Presiden Minta Jateng dan DKI Dapat Perhatian Khusus Peningkatan Kasus Covid-19