in

BPN Perlu Cek Implementasi HGU ke Investor Sesuai Aturan Tata Ruang

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal. (Foto : DPR.go.id)

 

HALO SEMARANG – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal, meminta agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), melalui kantor wilayahnya di tiap-tiap daerah, untuk mengecek implementasi penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), agar sesuai dengan aturan tata ruang yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 itu sudah sangat bagus. Hanya saja untuk implementasinya, investor mau lakukan usaha di tempat kita itu, terkait banyak hal, misalnya penyediaan lahan. Makanya kita perlu mengecek HGU yang diberikan pemerintah, dalam hal ini BPN itu bagaimana bisa teraplikasi secara penuh,” kata Syamsurizal, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panja Tata Ruang Komisi II DPR RI ke Kanwil BPN Provinsi Banten, di Serang, belum lama.

Menurut anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI ini, pengecekan tidak melulu pada implementasi pemanfaatan lahan dalam HGU dapat berjalan optimal.

BPN juga perlu mengecek apakah lahan tersebut digunakan sebagaimana mestinya atau ditelantarkan. Perlu dicek pula apakah penguasaan melalui HGU tersebut, melebihi dari hak yang diberikan kepada investor atau tidak. Jika melebihi, maka berarti telah terjadi penyerobotan.

Karena itu ke depannya, jelas Syamsurizal, UU Cipta Kerja mengamanatkan lahirnya Bank Tanah. Salah satu tujuannya adalah menghindari persoalan sengketa tanah antara pelaku usaha, negara, dan masyarakat.

Dengan adanya Bank Tanah, terdapat kepastian hukum untuk meminimalisasi keengganan investor dalam berusaha di Indonesia.

“Karena itu dalam UU Cipta Kerja itu ada konsep Bank tanah. Artinya tanah-tanah yang telantar dua tahun tidak diusahakan, akan menjadi milik negara. Itu menjadi aset bank tanah di daerah masing-masing. Nanti ada badan yang mengatur soal itu, investasi ini tanahnya, investasi itu tempatnya,” urainya, seperti dirilis DPR.go.id, Sabtu (18/9).

Diketahui, dalam Pasal 125 ayat 4 UU Cipta Kerja, disebutkan fungsi Bank Tanah adalah melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Dengan terbentuknya Bank Tanah ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan negara atas tanah dalam rangka untuk memenuhi kepentingan umum, kepentingan sosial, pemerataan ekonomi, dan reforma agraria. (HS-08).

Share This

Peringati Harhubnas, Sekda Minta Dishub Banyumas Tingkatkan Inovasi

PIP Semarang Perlu Kolaborasikan Sistem Pembelajaran-Pengasuhan