BPK RI Audit Dana Penanganan Covid-19 Di Polda Jateng

Perwakilan BPK RI, Hendra Susanto (baju putih) dan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi di Mapolda Jateng.

 

HALO SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyambangi Polda Jawa Tengah dalam rangka pemeriksaan dana penanganan Covid-19, Kamis (22/10/2020).

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi menyatakan, dalam membantu pemerintah atas berlakunya adaptasi kebiasaan baru, Polri turut mengawasi dan mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan personel, peralatan, dan dukungan anggaran, serta melaksanakan pengawasan internal kepolisian untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan.

“Polda Jateng telah dukung pemerintah dengan berlakunya adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan bebas Covid-19, dan menerapkan 9 sektor ekonomi yang sudah beroperasi secara terbatas,” ujarnya di Mapolda Jateng, Kamis (22/10/2020).

Polda Jawa Tengah juga telah menggelar Operasi Kontijensi dengan Aman Nusa yang saat ini telah sampai tahap V.

Sementara, Perwakilan BPK RI Hendra Susanto menyatakan, Polda Jawa Tengah menjadi salah satu dari beberapa Polda se-Indonesia yang diaudit keuangannya secara keseluruhan, kerena mendapatkan alokasi refokusing anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 37 miliar.

Selain Polda Jateng, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapat dana penanganan covid hampir Rp 3 triliun juga turut diperiksa.

“Jadi samplingnya di Polda Jawa Tengah karena jumlah masyarakat yang ditangani Polda Jateng cukup besar,” katanya usai kunjungan di Mapolda Jateng didampingi rombongan tim audit lainnya.

Kapolda Jateng mengatakan, pihaknya telah menerima dan mengelola dana tersebut sesuai ketentuan dan mengedepankan asas transparansi dalam pengeloaanya.

“Saya telah perintahkan jajaran logistik Polda Jawa Tengah untuk mengelola dan menata usahakan dana yang telah diterima sesuai ketentuan dengan mengedepankan asas tranparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian,” paparnya.

Selain Polda Jawa Tengah dan Pemprov Jateng, daerah padat penduduk lainnya seperti Jakarta juga disoroti. Adapun kementrian atau Departemen yang mendapat alokasi refokusing anggaran yang besar seperti Departemen Kesehatan, hingga TNI, Kementrian sosial, dan kementerian BUMN juga menjadi fokus perhatian.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.