in

BPJPH, MUI, dan Hebitren Bersama Kampanyekan Sertifikat Halal

FGD Sertifikasi Halal di Indonesia. (Sumber : Kemenag.go.id)

 

HALO SEMARANG – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren), bersama-sama mengkampanyekan sertifikasi halal.

“Sosialisasi bersama, antara MUI Pusat, BPJPH, DPP Hebitren, dan LPPOM MUI Jatim ini, dikemas dengan Forum Group Discussion (FGD),” kata ketua pelaksana, H Noor Shodiq Askandar, di Surabaya, Sabtu (12/6), seperti dirilis Kemenag.go.id.

Noor Shodiq menjelaskan bahwa FGD dilakukan secara daring dan luring. Forum diskusi ini diharapkan dapat menjelaskan kewenangan masing-masing pihak dalam proses sertifikasi halal yang selama ini membingungkan sebagian pelaku usaha dan masyarakat.

Saat ini MUI sudah memiliki Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Kementerian Agama mempunyai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat secara luas. Kewenangan BPJPH dan LPPOM sebagai lembaga sertifikasi halal juga perlu diperjelas,” kata Noor Shadiq.

Noor Shadiq menyampaikan bahwa informasi ini sudah lama ditunggu masyarakat. Misalnya, siapa yang berwenang mengelola, bagaimana prosedurnya, dan berapa biayanya.

“Banyak pelaku usaha, UKM (Usaha Kecil Menengah) mengeluh ketidakjelasan semua itu,” tambah Noor Shadiq.

Selain itu, lanjut Noor Shadiq, FGD juga akan membahas sejumlah isu negatif yang beredar di antara pelaku usaha. Misalnya, bahwa pengurusan sertifikasi halal itu lama, ribet, mahal, dan ada kesan pingpong kewenangan.

Ada yang berfikiran itu kewenangan MUI, ada yang bilang kewenangan LPPOM ada yang bilang juga Kementerian Agama (red: BPJPH). Ini yang membuat langkah pelaku usaha menjadi bimbang.

“Semangat kebersamaan melalui FGD ini mendapat dukungan dari Pemprov Jawa Timur, OPOP (One Pesantren One Product), pondok pesantren dan kampus di Jatim baik negeri maupun swasta,” kata Noor Shadiq.

Gus Shadiq, begitu ia disapa, juga mengharapkan bahwa FGD ini akan melahirkan kejelasan sesungguhnya, mengenai kewenangan sertifikasi halal, berapa biayanya dan bagaimana prosedur pengurusannya.

Bendahara Umum DPP Hebitren, KH Abdul Hamid Wahid menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini sangat menarik dan penting. Untuk itu, diharapkan para pelaku usaha di Jatim dan seluruh Indonesia dapat mengikutinya. Agar tidak terjadi kebimbangan dalam mengurus label halal.

“Kalau produk usahanya sudah ada label halal, insyaallah barangnya akan semakin laku, sebab orang tidak was-was lagi,” kata KH Abdul Hamid Wahid.

FGD ini akan menghadirkan beberapa pembicadiantara Ketua AsrorunNi’am Sholeh, MAg (Ketua MUI Pusat), Dr H Mastuki HS, MAg (Plt Kepala BPJPH Kemenag Pusat), Dr KH Abdul Hamid Wahid, MAg (Bendahara Umum DPP Hebitren), dan DrHj Siti Nur Husnul Yusmiati, STP, M Kes (Direktur LPPOM MUI Jawa Timur). Dan juga akan dihadiri para pimpinan perguruan tinggi di Jawa Timur.

Sementara itu menurut laman resmi Halal.go.id, upayan untuk memperoleh sertifikat halal, dimulai dari pengajuan permohonan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Selanjutnya BPJPH akan memeriksa dokumen permohonan, dalam waktu maksimal 10 hari kerja. Jika ada kekurangan, pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen, maksimal 5 hari kerja.

Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH, berdasarkan pilihan pemohon, maksimal lima hari kerja. LPH kemudian melakukan pemeriksaan dan atau pengujian produk, dalam waktu 40 sampai 60 hari kerja.

Setelah menerima hasil dari LPH, BPJPH kemudian memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan atau pengujian LPH, dalam waktu 5 hari kerja. Hasil pemeriksaan dokumen tersebut, kemudian diserahkan kepada MUI. MUI kemudian  menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk. Berdasarkan penetapan oleh MUI tersebut, BPJPH kemudia menerbitkan sertifikat halal. (HS-08)

Share This

Tak Pakai Masker di Blora, Pelanggar Protokol Kesehatan Pakai Rompi Oranye dan Kerja Bakti

Hebitren Menilai Jatim Siap Kembangkan Ekonomi Syariah