in

Bongkar Perdagangan Orang, Polri Dapat Apresiasi BP2MI

Foto : tribratanews.polri.go.id

 

HALO SEMARANG – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi,  Listyo Sigit Prabowo, atas pengungkapan serius tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dua minggu terakhir.

Sekretaris Utama BP2MI, Rinardi, menerangkan bahwa pihaknya menerima lebih banyak pengaduan seiring penindakan yang dilakukan Polri.

Menurutnya, sinergitas dalam pengungkapan perkara pun penting untuk mengusut tuntas kasus TPPO.

“Ini merupakan bentuk negara hadir,” ungkapnya dalam konferensi pers, Kamis (15/6/23).

Ia menerangkan, dalam pengungkapan kali ini ditemukan adanya modus baru, di mana penyalur ilegal mencetak tiket palsu kepulangan korban.

Nyatanya, para penyalur ini memang tidak pernah menyediakan tiket pulang.

“Makanya sinergitas ini penting, untuk tiket saya minta kepada pihak Imigrasi untuk menanyakan tiket kepulangan saat pemberangkatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai, berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Polisi juga menyelamatkan empat korban yang akan berangkat ke Hongkong. Mereka terdiri atas tiga orang Banyumas dan satu orang dari Banjarnegara.

Kapolres Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP Ida Ayu Wikarniti, menjelaskan keempat korban akan berangkat ke luar negeri menggunakan paspor turis ke Bangkok.

Kemudian dari Bangkok, mereka akan menuju ke Kamboja untuk bekerja.

“Kami akan mendalami karena berkemungkinan korbannya tidak hanya empat korban ini saja,” kata Kapolres, dalam keterangan, Kamis (15/6/23).

Ia menjelaskan, dari kasus ini telah ditetapkan dua orang tersangka asal Jakarta. Para Pelaku menggunakan modus menawarkan melalui Facebook, kemudian janjian di Bali untuk berangkat ke Hongkong untuk menuju ke Kamboja.

Para tersangka dikenakan pasal 69 Jo Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Pidana Penjara paling lama 10 denda paling banyak Rp15 miliar.

Lalu, Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 10, Pasal 11 UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah pidana penjara paling singkat 3  tahun dan paling lama 15  tahun dan denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp 600 juta. (HS-08)

Pemkab Jepara Gelar Workshop Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Terintegritasi

Gubernur Mengajar di SMAN 1 Kradenan, Ganjar Optimistis Indonesia Emas 2045 Terwujud