in

BKD Jateng Usulkan Rapid Antigen dan Vaksin Tidak Jadi Syarat SKD

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, Wisnu Zaroh.

 

HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mewacanakan tes Rapid Antigen dan wajib vaksin tidak menjadi syarat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jateng, Wisnu Zaroh mengungkapkan, persyaratan tes Rapid Antigen dan wajib vaksin akan membuat repot peserta. Pihaknya telah mengajukan penghapusan persyaratan syarat tersebut.

“Sudah kami ajukan dua kali agar persyaratan swab antigen dan vaksin dihapus. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban dari Kementerian PAN-RB maupun Badan Kepegawaian Negara,” ujar Wisnu saat dikonfirmasi halosemarang.id, Jumat (3/9/2021).

Menurutnya, tarif untuk melakukan tes Rapid Antigen masih tergolong mahal. Tarif ratusan ribu rupiah itu, dikhawatirkan memberatkan peserta yang akan mengikuti SKD, baik CPNS dan PPPK.

Sedangkan persyaratan vaksin, lanjut Wisnu, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksin, termasuk di Jateng.
Kondisi ini pun tentu juga dialami beberapa peserta yang mengikuti seleksi SKD CPNS maupun PPPK.

“Kalau peserta yang sudah divaksin tentu tidak akan masalah. Kasihan peserta yang belum divaksin, apakah diizinkan atau tidak mengikuti tes? Maka itu kami minta ke Kementerian PAN-RB dan BKN agar persyaratan itu dihapus,” ujarnya.

Sebelumnya, pihaknya telah melaporkan hal ini kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ia mengklaim, Ganjar juga sepakat agar vaksinasi tidak dijadikan syarat wajib bagi peserta SKD CPNS dan PPPK.

“Sebenarnya yang penting saat pelaksanaan tes seluruh peserta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi nggak perlu tes swab antigen atau vaksin,” imbuhnya.

Selain itu, ia menyayangkan persolan regulasi pemerintah pusat ihwal peserta tes diwajibkan datang ke lokasi tes. Ini adalah satu di antara faktor memberatkan peserta.

Regulasi ini, sambungnya, berbeda dengan tahun sebelumnya di mana peserta dari luar daerah diizinkan mengikuti melalui perwakilan kantor BKN di daerah asal.

“Peserta tes SKD CPNS di Jateng itu ada yang dari luar Jawa, seperti Sumatra, Papua, dan Bali. Jumlahnya sekitar 105 orang. Masa mereka harus datang ke Semarang semua untuk ikut tes SKD. Sebenarnya kan bisa melalui kantor perwakilan BKN yang ada di tiap provinsi,” jelasnya.

Sebagai informasi, tes SKD CPNS maupun PPPK Pemerintah Provinsi Jateng tahun ini akan diikuti sekitar 6.936 peserta. Peserta akan menjalani tes mulai 6-13 Oktober mendatang di Universitas Negeri Semarang (Unnes).(HS)

Share This

Polrestabes Semarang Datangi Sekolah Yang Siswanya Terlibat Tawuran Saat PTM

Industri Beroperasi Penuh Wajib Gunakan Peduli Lindungi