in

Berpidato di PBB, Jokowi Serukan Jaminan Hak Perempuan Afghanistan

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 PBB, Kamis (23/09). (Foto: Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Marginalisasi dan perlakuan tidak adil pada perempuan Afghanistan oleh rezim Taliban, disinggung Presden Joko Widodo, ketika menyampaikan pidato secara virtual, pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Presiden menyerukan agar perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan, dan kelompok minoritas harus ditegakkan. Selain itu Jokowi juga menyerukan agar dunia tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang.

Selain masalah Afghanistan, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar, harus menjadi agenda semua negara.

Seperti diketahui, genap sebulan Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan, sederet aturan ketat yang mengekang hak-hak perempuan pun kembali diterapkan.

Hal ini mengkhawatirkan banyak negara, terkait jaminan hak asasi manusia di negeri itu. Muncul pula kekhawatiran, bahwa di bawah rezim Taliban, Afghanistan akan kembali menjadi sarang teroris.

Marginalisasi perempuan tersebut, menggugurkan janji-janji Taliban sebelumnya, yang mengatakan akan menerapkan corak pemerintahan yang lebih moderat. Seiring berjalannya waktu, perempuan Afghanistan tak boleh lagi bekerja. Selain itu pendidikan bagi remaja perempuan juga dibatasi.

Seorang perempuan yang dipecat dari jabatan tinggi di Kementerian Luar Negeri Afghanistan, seperti dilansir AFP menuturkan kekhawatirannya akan masa depan negeri itu.

“Saya sama saja mati,” kata perempuan itu.

Dia menuturkan, sebelum Taliban menguasai negerinya, dia memimpin sebuah bagian di Kementerian Luar Negeri. Banyak pula perempuan yang bekerja dengannya.

“Sekarang kami semua kehilangan pekerjaan,” kata dia.

Kekhawatiran warga Afghanistan ini, bertambah rejim baru di Kabul, juga membubarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kementerian ini, kemudian diganti dengan Kementerian Doa dan Bimbingan serta Promosi Virtual dan Pencegahan Sifat Buruk. Lembaga ini ada kemungkinan akan menjadi semacam polisi moral, seperti ketika Taliban mengusasi negeri itu pada dekade 1990-an.

Selama masa pendudukan Amerika Serikat di Afghanistan dalam 20 tahun terakhir, banyak perempuan di negeri itu bisa hidup lebih sejahtera. Sebagian dari mereka, bahkan menempati posisi penting di lembaga pemerintahan.

Banyak pula yang memiliki jabatan prestisius, seperti hakim, pengacara, pilot, dan polisi. Namun ketika Taliban kembali berkuasa, 15 Agustus silam, semua itu tiba-tiba lenyap.

Alasan yang disampaikan Taliban pun sama seperti ketika dulu kelompok garis keras ini mengusai Afghanistan, yaitu soal keamanan. Padahal sebelumnya sudah terbukti, bahwa banyak perempuan Afghanistan menjadi penegak hukum dan tidak memerlukan “perlindungan” versi Taliban tersebut.

Belakangan, juru bicara Taliban mengaku larangan bekerja pada perempuan Afghanistan tersebut akan dicabut, setelah pemisahan gender bisa dilakukan secara menyeluruh.

“Kapan itu akan terjadi?” tanya seorang guru perempuan. “Hal ini sudah pernah kami alami. Mereka selalu mengatakan akan mengizinkan kami kembali bekerja, tapi tidak pernah terjadi.”

Terhadap Taliban, kaum perempuan di kota-kota Afganistan menaruh kecurigaan. “Mereka bilang kami harus menunggu pengumuman selanjutnya. Tapi mereka berkesan tidak ingin perempuan kembali bekerja,” kata seorang pengacara kepada AFP. (HS-08)

Share This

Pidato di PBB, Presiden Jokowi Singgung Ketimpangan Antarnegara Tangani Covid-19.

Presiden Jokowi: Indonesia Berupaya G20 Bekerja untuk Kepentingan Semua Negara