Berminat Jadi Pengawas TPS Pilkada 2020? Ini Syaratnya

Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Sumanta.

 

HALO SEMARANG – Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah akan membuka pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pilkada 2020.

Pendaftaran Pengawas TPS dibuka mulai 16 hingga 19 Oktober 2020.
Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Sumanta menyatakan, Pengawas TPS di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang dibutuhkan mencapai 44.077 orang.

“Jumlah itu sesuai dengan jumlah TPS yang ada di 21 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada 2020 di Jateng. Di mana setiap TPS harus diawasi oleh satu Pengawas TPS,” ujarnya di Kantor Bawaslu Jateng, Kamis siang (1/10/2020).

Dia menambahkan, Pengawas TPS dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan dan dapat dibantu oleh Pengawas Desa/Kelurahan di masing-masing kabupaten/kota.

“Karena masih masa pandemi, proses pembentukan PTPS sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Misalnya, proses wawancara dilakukan secara daring,” ujarnya.

Pendaftar Pengawas TPS, lanjutnya, dapat mengajukan surat lamaran dan berkas pendaftaran secara langsung atau dapat dilakukan melalui media daring atau pos.

“Informasi lebih lengkap bisa didapatkan di kantor Panwaslu masing-masing kecamatan. Atau bisa dibuka di website Bawaslu di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah,” tuturnya.(HS)

Berikut sejumlah syarat Pengawas TPS Pilkada 2020:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat;
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon Pengawas TPS;
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
15. Bersedia melaksanakan pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) atau menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influensa yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan dalam hal layanan rapid test atau RT-PCR tidak tersedia.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.