HALO KEBUMEN – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, memberikan hadiah berupa sepeda motor, kepada seorang Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kecamatan Alian, yang menyampaikan penjelasan mengenai dugaan praktik pungli, dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako di wilayahnya.
Apresiasi itu disampaikan Bupati Arif Sugiyanto, dalam rapat koordinasi dengan para pendamping PKH se Kabupaten Kebumen, di Pendopo Kabumian, belum lama ini. Dalam rakor itu, bupati menanyakan berbagai hal, terkait laporan mengenai ketidakberesan dalam penyaluran bantuan sembako melalui e-warung.
Pengawasan bantuan sembako ke e-warung, ada pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), bukan pendamping PKH. Namun demikian Bupati meminta pejelasan dari PKH, karena mereka adalah para petugas di lapangan, dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Ini sifatnya rapat koordinasi, kami ingin tahu apa kendala atau persoalan yang terjadi di lapangan. Karena saya mendengar banyak laporan dalam penyaluran sembako itu ada yang tidak beres. Misalnya saya ambil dua kecamatan dulu. Di Kecamatan Petanahan informasinya untuk bisa jadi e-warung, apakah benar dimintai uang Rp 10 juta. Itu yang minta siapa? Mengalirnya ke siapa saja?” tanya Bupati, seperti dirilis Kebumenkab.go.id.
Bupati juga menyatakan telah menerima laporan, bahwa di Kecamatan Alian, ada pungli di e-warung. Uang itu dipungut dari keuntungan e-warung, dengan perhitungan untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) atau masyarakat penerima bantuan sosial sembako, dipungut Rp 500 atau lebih.
“Kemudian yang kedua dari Alian saya juga dapat laporan dari kepala desa, masing-masing e-warung dimintai uang yang diambil keuntungannya dari tiap-tiap KPM. Benar apa tidak? Nanti dari Petanahan dan Alian tolong jawab, tahu atau tidak kalau ada temuan-temuan itu,” ucap Bupati.
Salah satu Pendamping PKH dari Petanahan, kemudian menjawab bahwa dirinya tidak punya wewenang untuk mengawasi atau mendampingi program bantuan sembako BPNT yang disalurkan melalui e-warung, karena merupakan tugas TKSK.
Adapun pendamping PKH mengawasi pemberian uang tunai yang sudah ditransfer melalui rekening penerima untuk sejumlah kategori.
Menanggapi jawaban itu, Bupati menyatakan tidak menanyakan soal prosedur. “Saya tidak tanya prosedur. Saya hanya tanya, kalian yang di lapangan tahu atau tidak adanya informasi itu. Kalau mau menjelaskan prosedur kewenangan, saya Bupati sudah tahu. Jawab saja tahu atau tidak. Itu saja !” tandas Bupati.
Bupati kemudian meminta pendamping PKH Petanahan, tersebut tidak melanjutkan jawaban, karena yang bersangkutan mengaku tidak tahu soal itu.
Selanjutnya Bupati menanyakan ke PKH Alian, tentang kabar adanya pungli di e-warung, dari keuntungan beras perkilo sebesar Rp 500. Dalam laporan yang diterimanya, uang tersebut dipungut oleh seseorang, untuk dibagikan ke Forkompincam Alian.
“Kalau Forkompincam berarti di situ ada Camat, Kapolsek, dan Danramil. Benarkah itu dibagikan ke Forkompimcam ? Tolong dari Alian jawab,” tanya Bupati.
Setelah suasana hening sejenak, seorang pendamping PKH di Alian pun memberikan jawaban ke Bupati. PKH tersebut mengatakan pemotongan itu dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai suplier.
“Izin Pak Bupati, terkait hal itu, tadi adanya potongan dari suplier, yang katanya untuk Forkompimcam memang ada bapak,” kata salah seorang pendamping PKH.
“Berapa potongannya?” tanya Bupati.
“Setahu saya Rp 200 rupiah per kilo,” jawabnya lagi.
“Yang beras apa bukan?” lanjut Bupati menanyakan.
“Beras apa kentang saya lupa bapak,” ucapnya.
“Terus yang motong siapa?” Bupati menanyakan lagi.
“Ada paguyubannya bapak,” terangnya.
“Setelah dipotong uangnya dibagi ke mana?” masih tanya Bupati.
“Kalau itu saya kurang tahu kemananya bapak. Saya tidak ikut lagi. Tapi saya dengar ini buat Forkompimcam,” jelasnya.
Karena keberaniannya menjawab dan mengakui mengetahui adanya dugaan pungli dalam bantuan sembako, pendamping PKH itu pun mendapat hadiah berupa sepeda motor dari Bupati.
“Ok terima kasih, Pak Sekda tolong dicatat, kasihkan motor baru untuk dia,” kata Bupati, yang diiringi tepuk tangan meriah.
Sementara itu menindaklanjuti berbagai laporan tersebut, Bupati juga sudah menanyakan langsung ke Forkompimcam Alian. “Setelah saya tanya, mereka bilang tidak menerima. Jadi kemungkinan ada yang membawa nama untuk alasan diberikan ke forkompimcam,” jelasnya.
Bupati kembali meminta kepada pendamping PKH agar tidak takut untuk melaporkan ke pemerintah daerah, jika menemui ketidakberesan dalam penyaluran bantuan sosial, apapun bentuknya. Karena mereka sebagai pendamping dan pengawas punya tanggung jawab soal itu.
“Jadi jangan takut, kalau ada kecurangan, laporkan. Ini untuk Kebumen yang lebih baik. Jangan kita mengambil yang bukan hak kita. Apalagi mengambil jatahnya orang miskin. Saya Bupati siap jadi panglimanya untuk memberantas soal itu. Jadi kalian jangan takut. Cukup laporkan saja. Soal bagaimana penanganannya, itu wilayah kami di pemerintahan,” jelasnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan jika pendamping PKH diam, maka mereka bisa dianggap menjadi bagian dalam permainan itu.
“Sampaikan saja. Jangan takut ! Kalau ada intimidasi, laporkan. Saya Bupati bertanggung jawab. Kami siap beri perlindungan. Persoalan seperti ini jangan sampai terus dibiarkan. Saya kira ini juga terjadi di kecamatan lain, bukan hanya di Alian dan Petanahan,” tambah Bupati.
Bukan hanya pungli, Bupati juga mendengar bahwa banyak bantuan sembako berupa beras, daging, telur dan buah yang diberikan masyarakat berkualitas buruk, atau tidak sesuai dengan nilai uang yang diberikan.
Hal itu pun diakui oleh pendamping PKH. Dia sering dapat laporan soal itu. Karena penerima bantuan sembako juga ada yang sekaligus menerima bantuan PKH.
“Memang benar itu bapak, salah satu masyarakat kami penerima PKH dan Bansos sembako kadang mengeluh ke kami berasnya jelek, buahnya busuk. Kualitas barangnya tidak sesuai. Tapi untuk mengintervensi ke e-warung, kami tidak punya kewenangan. Itu pengawasannya ada di TKSK. Jadi itu beberapa kendala yang kami hadapi,” kata pendamping PKH dari Kecamatan Klirong. (HS-08)
