in

Beri Kemudahan, Pemkot Pekalongan Gunakan OSS-RBA dalam Proses Perizinan Berusaha

Sosialisasi Pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2021 kepada OPD terkait, di Ruang Jetayu Setda Kota Pekalongan, Selasa (24/8). (Foto : Pekalongankota.go.id)

 

HALO PEKALONGAN – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan, menerapkan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA), untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Drs Supriono MM, menjelaskan setelah OSS versi 1.1 dihentikan oprasionalnya oleh Pemerintah Pusat 30 Juli lalu, proses perizinan akan menggunakan OSS RBA atau OSS berbasis risiko.  Hal ini untuk menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

OSS RBA didasarkan pada penilaian tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi. Untuk usaha dengan risiko rendah, cukup menyertakan NIB dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Untuk risiko sedang, harus menyertakan NIB berserta sertifikat standar, termasuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Adapun untuk risiko tinggi, wajib menyertakan NIB dan sertifikat standar termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, merupakan dasar kepastian hukum dalam berusaha. Peraturan ini sekaligus untuk meningkatkan ekosistem investasi dan berusaha, demi menjaga kualitas perizinan berusaha.

“Di dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, bahwa pelaksanaan perizinan wajib menggunakan sistem OSS, yang dikelola oleh Pemerintah Pusat,” kata Supriono, dalam Sosialisasi Pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2021 kepada OPD terkait, di Ruang Jetayu Setda Kota Pekalongan, Selasa (24/8).

Dia menjelaskan dengan sistem OSS-RBA ini, akan pelayanan perizinan, baik dalam waktu maupun tenaga akan menjadi lebih efisien dan mudah. Hal itu karena sistem OSS-RBA sudah terkoneksi dengan instansi lain, dalam pengurusan perizinan yang ada dalam jaringan.

“OPD ini selaku yang melayani dan sudah terintegrasi semua. Ketika usaha itu diurus, akan terlayani di masing-masing OPD terkait. OPD ini memiliki hak akses sesuai kewenangan sektor perizinannya, jadi dashboard harus siap,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Hj Sri Ruminingsih SE MSi, menambahkan, tuntutan zaman dan digitalisasi memang harus sudah dilakukan.

Apalagi pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, pemerintah didorong untuk terus berinovasi.

“Begitu OSS ini dilaunching tanggal 9, harus langsung dijalankan. Namun peranti-peranti dari daerah,  termasuk RDTRK dan lain-lain, belum semua memiliki. Kami harus mencari solusinya, bagaimana ini bisa dilakukan. Harapannya, ini bisa dipenuhi secara simultan, semua harus jalan, karena dengan OSS-RBA ini, semua OPD terkait memiliki hak akses untuk melayani langsung,” kata Sekda Ning, sapaan akrabnya.

Dia berharap pelayanan perizinan di Kota Pekalongan bisa berjalan maksimal secara bertahap.

“Kami berharap, OPD terkait dan tim teknis nya bersama-sama komitmen,bersinergi semua pelayanan perizinan bisa terlayani dengan baik. Bagaimana kesiapan dari teknis lain baik bersifat regulasi SOP ini harus kita kejar. Ini komitmen bersama dan yang paling utama koordinasi dan komunikasi,” kata dia. (HS-08)

Share This

Wadahi Tulisan Ilmiah, PBI Universitas PGRI Semarang Launching ALLURE Journal

Karyawan Dapat Kuota Vaksin, Pengelola Optimis Kondisi Mal Segera Pulih