Beragam Cara Dilakukan Pemerintah Majukan UMKM

(Foto Ilustrasi : kemenkeu.go.id)

 

HALO SEMARANG – Pemerintah Pusat melakukan beragam cara, untuk memajukan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Mulai dari pemberian kemudahan hingga bantuan.

Hal itu disampaikan Kementerian Keuangan RI, dalam rilis yang disampaikan kemenkeu.go.id, Kamis (16/10).

Kemudahan yang diberikan, antara lain menyederhanakan prosedur perizinan melalui One Single Submission (OSS). Kemudian memberi keringanan biaya perizinan bagi pembentukan usaha kecil dan pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro serta dukungan pembiayaan yang terjangkau bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Saat UMKM sudah terbentuk, dalam mengelolanya, pemerintah juga hadir memberi penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak dan kepabeanan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK, pelatihan dan pendampingan sistem aplikasi pembukuan dan pencatatan keuangan UMK.

Untuk upah, ditentukan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, minimal sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat.

UMKM diberikan perlindungan agar tidak dikuasai atau dimiliki oleh usaha besar. Pemerintah juga berusaha meningkatkan peluang usaha pr oduk UMKM dengan kemitraan rantai pasok.

Insentif dan kemudahan kemitraan, juga didorong pemerintah agar terbentuk antarusaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil.

Dalam mengembangkan UMKM, pemerintah memungkinkan kegiatan usaha UMKM menjadi jaminan untuk mengakses kredit pembiayaan usaha.

Saat ini, proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual lebih mudah dan sederhana. Begitu pula untuk impor bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah sekaligus fasilitas ekspor bagi UMKM.

Pemerintah juga mengalokasikan pr oduk UMK dan koperasi dari hasil pr oduksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM.  Produk UMKM berkesempatan lebih besar untuk dipasarkan di rest area jalan tol dan infrastruktur publik seperti terminal, bandara, pelabuhan dan stasiun kereta api.

Dalam fase pengembangan, pemerintah juga dapat memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu mengakses pembia yaan ser ta menguatkan kapasitas pelaku usaha pemula. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.