in

Bawaslu Sukoharjo Libatkan Pelajar hingga Komunitas Awasi Pemilu

Komisi A DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, baru-baru ini, membahas soal kesiapan pengawasan pemilu mendatang. (Foto : dprd.jatengprov.go.id)

 

HALO SUKOHARJO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo, melibatkan berbagai elemen masyarakat, pelajar, mahasiswa, Pramuka, komunitas, relawan tanggap bencana (tagana), dan bahkan petani serta pelaku UMKM, untuk mengoptimalkan pengawasan serta mencegah pelanggaran Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bambang Muryanto dalam diskusi dengan Komisi A DPRD Provinsi Jateng, baru-baru ini.

Dia mengatakan pelibatan seluruh elemen masyarakat ini, sebagai bagian dari partisipasi politik warga negara.

Selain melibatkan berbagai unsur, proses perekrutan pengawas pemilu di setiap kecamatan, juga dilakukan secara transparan.

Hal itu agar masyarakat tahu, bahwa anggota yang terpilih tidak terafiliasi dengan pihak yang berpotensi melanggar aturan pemilu.

“Kami terus memanfaatkan semua energi dari seluruh elemen masyarakat, mulai pengenalan pemilu ke pemilih pemula di SMA/SMK Negeri,” kata dia, seperti dirilis dprd.jatengprov.go.id.

Bawaslu menggandeng mahasiswa, lewat diskusi dan bimbingan teknis pengawalan proses pemilu.

“Bahkan, kami melibatkan Pramuka Saka Adhyasta terlibat pengawasan dari awal hingga akhir perhitungan suara. Kegiatan itu dimaksudkan untuk menekan potensi pelanggaran pemilu yang akan merugikan banyak pihak,” jelasnya.

Membantu Bawaslu

Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jateng, Juli Krisdianto menilai, dengan adanya desa pengawasan dan desa anti politik uang, sangat membantu tugas Bawaslu.

Menurut dia proses pengawasan pemilu tersebut, sudah menjadi tanggung jawab bersama, baik instansi terkait maupun masyarakat.

“Proses pemilu yang baik, memegang teguh prinsip jujur, dan adil. Selain itu juga harus bersih dari praktik-praktik kotor apapun. Maka, perlu pengawasan secara luas dengan menggandeng semua elemen masyarakat dan bagian bentuk dari pendidikan politik,” kata Juli.

Sementara, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Soetjipto menilai perlu peran partai  politik (parpol) sebagai peserta pemilu untuk terlibat dalam pengawasan. Namun, peran parpol itu tetep melaksanakan tupoksinya masing-masing.

“Jika masyarakat terlibat, maka parpol juga harus ikut andil pengawasannya. Mulai dari awal hingga akhir perhitungan. Terlebih, baik KPU maupun Bawaslu, harus tetap menjalankan fungsi tupoksinya masing-masing,” tambah Soetjipto. (HS-08)

Banyak Aduan Investasi Bodong, Pegadaian Ajak Masyarakat Investasi Emas

DPR RI Suarakan agar APPF Menentang Keras Penggunaan Senjata Nuklir