Bawaslu Kota Semarang Masih Temukan Ratusan Data Pemilih Bermasalah

foto ilustrasi Pilkada 2020.

 

HALO SEMARANG – Jelang akhir masa tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tanggal 13 Agustus 2020, Bawaslu Kota Semarang masih menemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat, namun dimasukkan dalam daftar pemilih.

Selain itu, Bawaslu juga masih menemukan pemilih baru yang belum dimasukkan dalam daftar pemilih, dan petugas kurang maksimal dalam melakukan pencocokan dan penelitian data penduduk jelang Pilkada Kota Semarang, 9 Desember 2020 mendatang.

“Tugas kami sebagai pengawas Pemilu, memastikan tahapan sudah sesuai dengan regulasi dan kebijakan lembaga. Oleh karena itu kami melakukan supervisi ke 5 kecamatan yang dinilai berpotensi rawan, yaitu Gajahmungkur, Genuk, Tugu, Gunung Pati, dan Banyumanik,” ujar Nining Susanti selaku Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Kota Semarang, Kamis (13/8/2020).

Menurut Nining, metode sampling minimal 20% dari setiap TPS yang dilakukan pengawas kecamatan dan Panwaslu Kelurahan, dinilai cukup efektif dalam memastikan apakah benar setiap TPS didatangi oleh petugas dan dilakukan pencocokan data.

“Masa pengawasan tahapan 3, menggunakan metode sampling minimal 20 pemilih berbeda rumah per TPS dan 20% per kelurahan, dengan langsung mendatangi dari rumah ke rumah. Memang masih kami temukan pemiluh meninggal dunia 238 nama, pindah domisili 181 pemilih, identitas ganda 5 pemilih, dan pemilih baru yang belum tercatat 17 pemilih dan tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Gayamsari, Semarang Utara, Candisari, Tembalang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nining berharap agar pada masa akhir pencoklitan ini jajaran KPU sampai tingkat PPDP memastikan kembali, bahwa tidak ada satupun warga Kota Semarang yang memiliki hak pilih tidak dilakukan pencoklitan.

Karena menurutnya, sesuai aturan undang-undang maupun petunjuk teknisnya, bahwa setiap warga yang sudah berumur 17 tahun atau pernah kawin wajib mempunyai hak pilih.

“Secara berjenjang kami sudah melakukan saran perbaikan kepada jajaran KPU untuk segera ditindaklanjuti terkait temuan-temuan pengawas kami. Salah satu contoh misalnya ada pemilih yang tidak memenuhi syarat karena telah meninggal dunia atau ganda di Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Panggung Lor dan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara,” tambahnya.

Senada, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini mengingatkan potensi pelanggaran pidana dalam pasal 177 sampai 178, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Hal itu terkait penyelenggara dan warga negara yang sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam daftar pemilih.

“Secara normatif memang undang-undang mengatur itu, misal pasal 178 Undang-Undang no 10 tahun 2016 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp 12 juta, dan paling banyak Rp 24 juta. Artinya undang-undang mengatur betul hak setiap orang yang memang punya persyaratan sebagai pemilih,” ujar Naya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.