Bawaslu Kota Semarang Ingatkan Lurah dan Camat untuk Tak Terlibat Kampanye

Foto ilustrasi Pilkada 2020.

 

HALO SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang kembali mengingatkan terkait netralitas dalam proses Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Semarang 2020, khususnya bagi lurah dan camat.

Sebab, lurah maupun camat di Kota Semarang merupakan Aparatur Sipil Negera (ASN) yang harus menjaga netralitas dalam Pilkada.

“Kami telah melakukan sosialisasi sebanyak 177 lurah di Kota Semarang. Sosialisasi juga kami lakukan melalui media sosial. Imbauan kepada stakeholder, baik wali kota, SKPD, OPD terkait. Jadi, ASN jangan coba-coba dalam pilwalkot ini melibatkan diri dalam kampanye,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin, Selasa (10/11/2020).

Untuk itu, dia meminta seluruh lapisan masyarakat untuk turut mengawal dan mengawasi pesta demokrasi, agar berlangsung secara sehat.

“Apabila menemukan lurah maupun ASN lain yang terlibat dalam kampanye, laporkan kepada kami. Kami akan tegas untuk melakukan penegakan dan sanksinya,” katanya.

Sekarang ini, lanjut Amin, terdapat enam ASN di Kota Semarang yang diproses karena diduga melakukan pelanggaran terkait netralitas dalam Pilkada.

“Berkaca Undang-Undang Nomor 5, PP Nomor 53 Tahun 2010, serta Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kemendagri, netralitas dimaknai sebelum pencalonan maupun masa kampanye. Misalnya ikut deklarasi, aktif dalam kampanye, memfasilitasi calon menggunakan fasilitas negara, like share komen di konten media sosial calon, itu semua tidak boleh. Sanksinya mulai dari sanksi ringan, tertulis, berat, hingga pemecatan,” beber Amin.

Mekanisme kampanye, kata dia, telah diatur secara ketat. Di antaranya ada program penyampaian visi misi calon dan seterusnya.

“Lurah menggerakkan RT dan RW untuk memilih salah satu pasangan calon itu tidak boleh. Kami akan melakukan pemantauan, kalau masuk ranah pidana Pilkada, nanti melibatkan Gakumdu, yakni kepolisian dan kejaksaan. Kalau lurah terlibat kampanye termasuk pelanggaran administratif, yakni ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” katanya.

Pelanggaran yang bersifat temuan atau laporan, lanjut Amin, akan dikaji kemudian melakukan rekomendasi atau penerusan kepada KASN.

“Nanti KASN akan melakukan sanksinya. Kami sifatnya hanya meneruskan. Tentunya ada bukti-bukti. Pelapor kalau melaporkan, nanti kami lakukan klarifikasi untuk dimintai keterangan,” terang dia.

Sementara Ketua Tim Pemenangan Petahan “Hendi-Ita” yang juga Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, ASN maupun Non-ASN yang tidak diperbolehkan adalah ikut kampanye, memakai atau membawa kaos kampanye, serta mengajak untuk memilih calon.

“Tetapi kalau dia ada di situ menghadiri undangan dan diam saja di situ, ya tidak masalah. Lha ini ternyata ada aturan baru, bahwa ASN pasang foto profil medsos calon, tidak boleh, like dan komen, tidak boleh. Ini lho yang membingungkan. Memang, aturannya seperti itu. Tapi mereka ini kan tidak paham. Mungkin belum ada sosialisasi, atau mungkin sudah disosialisasikan, tapi mereka banyak yang tidak paham,” katanya.

Pilus sapaan akrabnya, mengungkapkan keinginannya untuk disampaikan kepada Bawaslu Kota Semarang agar diutamakan upaya pencegahan. “Jangan langsung dilakukan penindakan. Oke lah, kalau ada yang tidak tahu ditegur. Dikasih tahu supaya tidak terjadi seperti itu, sebelum terjadi temuan pelanggaran,” ujar dia.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.