Bawaslu Jateng Temukan Pelanggaran Kampanye di Empat Kabupaten

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih (tengah) saat berbicara pada sebuah acara baru-baru ini.

 

HALO SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menerima laporan berbagai pelanggaran kampanye Pilkada 2020 dari empat kabupaten.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jateng, Sri Wahyu Ananingsih mengatakan, pihaknya menerima laporan pelanggaran kampanye dari empat Bawaslu kabupaten, Kabupaten Pekalongan, Kebumen, Purbalingga, dan Sukoharjo.

“Bentuk pelanggaran kampanye antara lain melanggar protokol kesehatan Covid-19, pemasangan alat peraga kampanye, dan kampanye di luar jadwal,” katanya Sabtu (3/10/2020).

Ananingsih menambahkan, dugaan kegiatan kampanye melanggar protokol kesehatan, terjadi di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Purbalingga.

“Di Pekalongan adanya kampanye salah satu pasangan calon (paslon) tidak mengindahkan protokol kesehatan Covid-19 sehingga berpotensi menimbulkan kerumuman orang,” tuturnya.

Demikian juga, lanjutnya, tim relawan paslon kepala daerah di Kabupaten Purbalingga menggelar kampanye dengan jumlah peserta lebih dari 50 orang dan ada yang tidak mengenakan masker.

“Bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan, lanjut Ananingsih, maka Bawaslu sesui ketentuan Pasal 88 d junto Pasal 58, 59 dan Pasl 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13/2020 bisa membubarkan kampanye, setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis,” paparnya.

Sedangkan pelanggaran kampanye di Kabupaten Kebumen, menurut Ananingsih, pemasangan alat peraga kotak kosong di salah satu ruas jalan yang tidak sesuai ketentuan.

Dan laporan pelanggaran kampanye di Kabupaten Sukoharjo, salah satu paslon melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan.

“Berbagai pelanggaran kampanye di empat kabupaten tersebut telah ditangani Bawaslu kabupaten setempat,” katanya.

Ananingsih mengingatkan tim paslon kepala daerah, sebelum menggelar kampanye terlebih dulu mengurus surat tanda terima pemberitahuan (STTP) di kepolisian, sehingga pihak Bawaslu mendapatan tembusan.

“Banyak paslon tidak mengurus STTP di kepolisian, sehingga Bawaslu kesulitan memantau kampanye karena tidak mendapatkan tembusan STTP,” ujarnya.

Seperti diketahui, masa kampanye Pilkada serentak 2020 dimulai 26 September sampai dengan 5 Desember 2020.

Dilanjutkan masa tenang pada 6 Desember sampai dengan 8 Desember, serta pencoblosan pada 9 Desember 2020.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.