Bawaslu Jateng Kuatkan Program Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pilkada

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Anik Sholihatun.

 

HALO SEMARANG – Bawaslu Jawa Tengah mencatat, sejak tahapan Pilkada pada Juni hingga 5 Oktober 2020, sudah melakukan pengawasan sebanyak 39.947 kali.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar-Lembaga Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun menyatakan, kegiatan pengawasan tersebut tersebar di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Menurutnya, dari 39.947 kali pengawasan itu, jajaran Bawaslu di Jateng aktif melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran.

“Jumlah pencegahan itu sebanyak 33.795 (85 persen). Upaya pencegahan ini terbukti efektif, karena bisa mencegah terjadinya pelanggaran,” ujarnya di Semarang, Jumat (9/10/2020).

Anik menambahkan, dari 39.947 kali pengawasan itu,  masih muncul dugaan pelanggaran sehingga ditindaklanjuti sebagai temuan, yakni sebanyak 121 kegiatan (0,3 persen).

“Bawaslu Jateng juga mencatat sebanyak 6.031 (14,07 persen) kegiatan pengawasan, menemukan bahwa kegiatan yang ada sudah sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

Seluruh kegiatan pengawasan Pilkada 2020 di Jawa Tengah sudah dituangkan dalam formulir-A (hasil pengawasan).

“Dari 39.947 kali pengawasan itu terinci dalam beberapa tahapan, yakni jumlah pengawasan pemutakhiran data penyusunan daftar pemilih 33.229 (83 persen), jumlah pengawasan pembentukan penyelenggara ad hoc 3.480 (9 persen), jumlah pengawasan pencalonan 785 (2,1 persen), pengawasan kampanye hingga hari ke-10 sebanyak 1.821 (4 persen), serta jumlah pengawasan netralitas ASN 632 (1,9 persen),” paparnya.

Di sisi lain, jajaran Bawaslu di 21 kabupaten/kota terus mengggencarkan upaya pencegahan dalam berbagai tahapan Pilkada 2020.

Anik menjelaskan, sejak dimulai tahapan Pilkada 2020 hingga kini sudah dilakukan sebanyak 33.795 kegiatan pencegahan.

“Bentuknya seperti surat imbauan 23.557 (70 persen), sosialisasi melalui berbagai medium 3.799 (11 persen), pencegahan di lapangan secara langsung 3.720 (11 persen), saran perbaikan 1.733 (5 persen), serta sosialisasi dan koordinasi SKPP, desa anti politik uang 721 (2 persen),” paparnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.