Halo Semarang
Take a fresh look at your lifestyle.

Bawaslu Jateng Antisipasi Potensi Pelemahan Fungsi Pengawasan

Rofiudin, berbicara saat dialog dengan awak media di Kantor Bawaslu Jateng, di Semarang (13/8/2019).

 

HALO SEMARANG – Bawaslu Jateng mulai mempersiapkan tahapan dalam fungsi pengawasan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Seperti diketahui, di Jawa Tengah ada 21 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada September 2020.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Rofiudin mengatakan, meski waktu pelaksanaan Pilkada masih lama, namun mulai pekan ini pihaknya sudah mulai mempersiapkan tahapan.

“Pengawas pemilu harus lebih maju dalam hal pengawasan. Jangan sampai ketika KPU sudah jalan Bawaslu belum siap. Maka idealnya kami memang sudah harus siap mulai sekarang,” katanya saat dialog dengan awak media di Kantor Bawaslu Jateng, di Semarang (13/8/2019).

Ditambahkan, pihaknya juga akan mengantisipasi soal potensi pelemahan fungsi pengawasan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya dengan pemberian anggaran hibah yang minim, dan penentuan besaran anggarannya tidak melibatkan Bawaslu daerah.

“Kami minta pemerintah daerah melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pembahasan anggaran pengawasan. Karena yang tahu soal anggaran ya KPU dan Bawaslu sendiri. Karena fungsi pengawasan sangat penting. Jangan sampai pemerintah kabupaten/kota menentukan anggaran hibah tanpa melibatkan Bawaslu dan KPU. Kami berharap dukungan pengawasan yang baik,” tegasnya.

Sementara Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Anik Sholihatun menuturkan, sejauh ini pihaknya masih memantau proses perencanaan anggaran di daerah. Menurutnya berdasar regulasi, calon penerima hibah mengajukan rencana anggaran ke pemkab/pemkot dan dibahas bersama.

“Saat ini 21 Bawaslu di daerah sudah mengajukan rencana anggaran. Yang kami khawatirkan tidak semua pemda mau melibatkan dalam pembahasan bersama. Jangan pemda hanya memberikan anggaran tanpa ada pembicaraan dengan Bawaslu daerah. Itu yang kami maksud dengan potensi pelemahan fungsi pengawasan,” katanya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang